Bojonegoro (Antara Jatim) - KPU Bojonegoro, Jawa Timur memulai tahapan Pilkada Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro mulai Agustus 2017, setelah memperoleh jadwal tahapan pilkada berdasarkan Peraturan KPU Pusat.
"Tahapan pilkada akan dimulai Agustus 2017, tetapi jadwalnya akan ditetapkan melalui Peraturan KPU Pusat," kata Divisi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Bojonegoro Mustofirin, di Bojonegoro, Kamis.
Dengan adanya Peraturan KPU, kata dia, tahapan pilkada antara lain, pemutakhiran data pemilih, proses rekrutmen petugas PPK, PPS, KPPS, juga tahapan pilkada lainnya sudah bisa dilakukan.
"Tapi tahapan pilkada sudah ada kepastian dimulai Agustus 2017," ucapnya, menegaskan.
Meski demikian, menurut dia, sebelum ini berbagai persiapan menghadapi pilkada terus dilakukan, di antaranya, menyosialisasikan pilkada kepada parpol.
Selain itu, lanjut dia, juga sosialisasi pilkada kepada organisasi masyarakat dan para pelajar untuk pemilih pemula dengan cara tatap muka.
"Tujuannya pemilih pemula agar memanfaatkan hak pilihnya dalam pilkada," tandasnya.
Ia membenarkan pelaksanaan coblosan pilkada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro pada 27 Juni 2018.
"Tapi kami belum memperoleh pemberitahuan resmi dari KPU Pusat," ujarnya.
KPU, lanjut dia, juga membuat "Rumah Pintar Pemilu", untuk pembelajaran sekaligus objek wisata penyelenggaraan pemilu di Tanah Air.
"Tapi sampai sekarang rumah pintar pemilu belum ada yang memanfaatkan," ujarnya.
Pihaknya, menurut dia, sekarang ini mematangkan alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro sebesar Rp53,8 miliar dari APBD tingkat II dan APBD Jatim.
"Biaya penyelenggaraan pilkada terbesar untuk membayar honor petugas penyelenggara pilkada hingga mencapai Rp30 miliar," kata Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munif, menambahkan.
Ia menyebutkan penyelenggara pilkada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro mulai jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, hingga tenaga linmas sebanyak 26.930 orang.
Untuk penyelenggaraan kampanye pasangan calon termasuk pemeriksaan kesehatan mencapai Rp8,7 miliar.
"Penyelenggaraan pilkada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro biayanya lebih besar dibandingkan penyelenggaraan pilpres 2014, sebab ada kenaikan honor penyelenggara pilkada," jelasnya.
Sesuai data, KPU memperkirakan jumlah pemilih pilkada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro mencapai 1.084.296 pemilih, meningkat dibandingkan pilpres 2014 lalu dengan jumlah 1.041.529 pemilih.(*)
