PMII Desak DPRD Situbondo Serius Kawal Dugaan Kebocoran Dana SPM

Situbondo (Antara Jatim) - Puluhan orang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Situbondo, Senin, berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat mendesak wakil rakyat serius mengawal adanya indikasi kebocoran dana pasien surat pernyataan miskin (SPM) hasil temuan BPK RI.

"DPRD kami nilai tidak serius dalam menyikapi persoalan pengelolaan dana SPM di RSUD Abdoerrahem Situbondo. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah jelas ada temuan data fiktif dan data ganda pasien pengguna SPM," kata Koordiantor aksi unjuk rasa Hasan disela unjuk rasa di depan kantor DPRD Situbondo.

Ia mengemukakan harusnya meminta salinan hasil audit BPK RI terkait adanya data fiktif  dan data ganda pasien pengguna SPM guna mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan.

Namun hingga saat ini, katanya, DPRD dalam hal ini Komisi II belum mendapatkan salinan hasil audit BPK RI terkait temuan data fiktif penggunaan dana pasien miskin tersebut.

Dalam pantauan, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa ini sempat memacetkan Jalur Pantura Situbondo karena pendemo berusaha menghadang truk yang sedang melintas, akan tetapi penghadangan kendaraan truk tidak berlangsung lama.

Selain itu, pendemo juga melakukan "sweeping" ke gedung DPRD untuk menemui Komisi II akan tetapi pengunjuk rasa tersebut hanya ditemui oleh Ketua DPRD Situbondo Bashori Sanhaji.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Situbondo Narwiyoto menyatakan bahwa BPK RI Jatim telah menemukan adanya pasien pengguna surat pernyataan miskin yang diduga fiktif.

Berdasarkan hasil uji petik BPK menemukan 88 pasien pengguna SPM yang tidak diketahui keberadaannya (fiktif) di RSUD Abdoerrahem Situbondo. Dan dari 88 pasien pengguna SPM yang diduga fiktif  tersebut terdiri dari 66 pasien SPM pada 2015 dan 22 pasien SPM 2016, dari hasil temuan BPK terkait pasiem SPM diduga fiktif tersebut hanya sampel di enam kecamatan.

"Dari hasil audit BPK tentunya ada indikasi kebocoran penggunaan dana SPM dan berpotensi merugikan keuangan Negara," katanya.

Menurutnya, selain adanya temuan pasien SPM fiktif dari hasil audit BPK juga ditemukan selisih klaim pembayaran pasien SPM pada 2016. Selisih pembayaran pasien miskin itu karena adanya perubahan pembiayaan. (*)