Kediri (Antara Jatim) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Kediri, Jawa Timur menyiapkan rencana penyaluran beras untuk warga miskin (Raskin) dengan memanfaatkan kartu elektronik "e-voucher".
"2017 ini 'e-voucher' di Kota Kediri. Untuk Kabupaten Kediri dan Nganjuk masih belum, kemungkinan 2018," kata Kepala Bulog Subdivre Kediri Rahmat Syahdjoni Putra di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan, saat ini masih koordinasi dengan Pemerintah Kota Kediri terkait dengan jumlah warga penerima raskin tersebut. Data itu digunakan untuk keperluan penyaluran "e-voucher" tersebut.
Menurut Joni, hingga kini data pasti jumlah warga penerima raskin 2017 masih belum diterima Bulog. Pemkot Kediri masih melakukan verifikasi jumlah penerima, sehingga untuk persiapan awal masih menggunakan data lama.
Pihaknya mengatakan, untuk raskin 2017 diharapkan bisa didistribusikan di pekan ketiga Januari 2017 ini. Untuk itu, selain koordinasi dengan Pemkot Kediri, Bulog juga koordinasi dengan BNI, sebagai pihak yang diberi tanggungjawab untuk pendistribusian uang warga.
"Kami harapkan di pekan ketiga sudah mulai pendistribusian. Untuk itu, kami terus koordinasi dengan pihak lain, seperti dari bank dan pemkot," ujarnya.
Joni menyebut, nantinya setiap warga penerima akan mendapatkan satu "e-voucher" yang berisi uang senilai Rp110 ribu. Warga bisa memanfaatkan uang itu untuk membeli beragam keperluan dan bukan hanya beras saja.
"Jadi, nanti berasnya medium plus. Dia bisa membeli 5 kilogram, itu boleh, terserah. Nanti juga bisa membeli gula pasir," ujarnya.
Untuk rencana teknis, Joni menyebut nantinya, di Kota Kediri akan ditempatkan di masing-masing kelurahan. Terdapat 46 kelurahan yang terbagi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Pesantren, serta Mojoroto.
Ia pun menegaskan, stok di gudang masih mencukupi hingga lima bulan ke depan, termasuk untuk beras medium. Namun, Bulog Kediri juga terus melakukan penyerapan gabah petani, salah satunya beras medium untuk keperluan "e-voucher".
Joni berharap, proses verifikasi data dari pemerintah kota bisa secepatnya tuntas, sehingga lebih mudah persiapan penyaluran bahan pokoknya. Jika nanti terlambat, dikhawatirkan warga penerima akan membeli di pasar, yang bisa memicu harga bahan pokok menjadi tidak stabil, karena permintaan tinggi. (*)
