Rancangan atau konsep Tahun Kunjungan Wisata Sumenep 2018 sudah ada sejak beberapa waktu lalu dan terus dimatangkan oleh pihak terkait.
Dalam konsep tersebut, pemerintah daerah melalui tahun kunjungan wisata 2018 ingin menjadikan Sumenep sebagai destinasi wisata unggulan, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, program tersebut diharapkan mampu mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing tinggi dan berkarakteristik lokal.
"Destinasi wisata juga akan kami dorong sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan investasi," kata Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
Ia menilai rencana tahun kunjungan wisata 2018 merupakan uji komitmen bagi semua unsur di pemerintah daerah, termasuk warga setempat.
Tahun Kunjungan Wisata Sumenep 2018 sudah disepakati dan dicanangkan sebagai program pemerintah daerah.
Artinya, semua unsur di pemerintah daerah harus bahu-membahu dan saling mengisi untuk menyiapkan, merealisasikan, dan menyukseskan program tersebut.
"Pihak terkait langsung dalam program ini memang disbudparora. Jangan sampai disbudparpora ditingal oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Namun, jangan pula disbudparpora jalan sendiri," ujarnya.
Fauzi meminta pimpinan disbudparpora secara intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SKPD lainnya untuk menyiapkan tahun kunjungan wisata 2018.
Program tersebut butuh persiapan yang matang dan rinci supaya semua potensi kendala sudah bisa diantisipasi sebelum direalisasikan.
"Pada 2017, kami akan membenahi semua hal yang diperlukan untuk kepentingan tahun kunjungan wisata 2018. Semuanya butuh komitmen mulai dari persiapan awal hingga realisasinya," katanya.
Komitmen dari semua unsur di pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengajak pemangku kepentingan dan elemen masyarakat lainnya berkomitmen pula guna menyukseskan program tahun kunjungan wisata 2018.
Destinasi wisata
Sejak dulu, Sumenep dikenal telah memiliki banyak potensi dan objek destinasi wisata yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah daratan dan sembilan kecamatan di kepulauan.
Dalam konsep tahun kunjungan wisata 2018, pemerintah daerah menginventarisasi dan selanjutnya memetakan potensi dan objek destinasi wisata tersebut.
Hasil pemetaannya terdapat sembilan macam, yakni wisata alam, wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, wisata minat khusus, wisata kesehatan, wisata kuliner, dan geowisata.
Objek destinasi wisata alam di Sumenep, di antaranya Pantai Lombang di Kecamatan Batang Batang, Pantai Slopeng di Dasuk, Pantai Pulau Gililabak di Talango, dan Pantai Sembilan di Giligenting.
Sementara objek wisata sejarah, di antaranya bangunan Keraton Sumenep di Kecamatan Kota, benteng peninggalan Belanda di Kalianget, dan kawasan kota tua yang merupakan bangunan dan fasilitas milik PT Garam (Persero) di Kalianget, juga peninggalan Belanda.
Sumenep juga telah memiliki objek destinasi wisata kesehatan, yakni Pulau Giliyang yang memiliki kadar atau kandungan oksigen lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia dan negara lainnya.
"Nantinya, kami akan fokus ke beberapa objek destinasi wisata yang dinilai paling diincar oleh para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara," kata Kepala Disbudparpora Sumenep, Sufiyanto.
Ia menjelaskan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengintensifkan pembinaan kepada warga di sekitar objek destinasi wisata, utamanya yang sudah tergabung dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis).
Pembinaan, pengembangan, maupun pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan memang bisa dipastikan dilakukan oleh pihak terkait langsung, yakni disbudparpora jika di Sumenep.
Namun, untuk penyediaan maupun pembangunan infrastruktur dan sarana atau fasilitas ke maupun di destinasi wisata itu biasanya dilakukan atau merupakan program dari SKPD lainnya.
Dalam konsep tahun kunjungan wisata 2018, sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep memang dilibatkan dalam tim percepatan pengembangan destinasi wisata.
SKPD yang tergabung dalam tim itu, di antaranya badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tiga dinas pekerjaan umum (PU), dinas perhubungan, dinas koperasi dan UKM, dinas komunikasi dan informatika, dan badan lingkungan hidup.
"Selain fasilitas penunjang yang kurang memadai, jalan akses ke sejumlah destinasi wisata itu juga perlu perbaikan," kata Sofi, sapaan Sufiyanto.
Ia juga mengemukakan, sejumlah objek destinasi wisata di Sumenep yang ramai dikunjungi para pelancong itu berada di wilayah kepulauan.
Di sejumlah pulau tersebut hingga sekarang belum memiliki dermaga, atau minimal tempat tambat labuh perahu yang representatif, misalnya di Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek.
"Sarana transportasi (kapal/perahu) ke objek destinasi wisata ke pulau itu pun masih belum memadai, utamanya jika menggunakan standar wisatawan mancanegara. Masih banyak yang harus dibenahi dan tidak semuanya bisa ditangani oleh kami," ujarnya, menegaskan.
Semua unsur di pemerintah daerah itu didorong untuk mengalokasikan sebagian dana atau program pada 2017 maupun 2018 untuk menunjang program tahun kunjungan wisata.
"Kami di pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat untuk ikut menyokong Program Tahun Kunjungan Wisata Sumenep 2018," kata Sofi.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Abrari meminta pembangunan pariwisata oleh pemerintah daerah setempat harus fokus dan menggunakan skala prioritas.
Sumenep memang memiliki banyak potensi dan objek destinasi wisata, baik yang sudah ada sebelumnya maupun baru.
"Namun, jangan semuanya digarap. Harus ada skala prioritas. Sumenep harus memiliki objek destinasi wisata unggulan yang berbeda dengan daerah lainnya," kata politisi PDI Perjuangan Sumenep itu, menerangkan.
Daya tarik wisata yang berbeda diharapkan bisa menjadi pemikat bagi wisatawan luar Pulau Madura dan mancanegara untuk berkunjung ke Sumenep.
Abrari berharap pencanangan 2018 sebagai Tahun Kunjungan Wisata Sumenep menjadi momentum bagi semua unsur pemerintah daerah untuk solid dan menyolidkan diri.
Kebijakan disbudparpora dalam konteks pembangunan pariwisata secara umum, harus didukung oleh pimpinan SKPD lainnya.
"Harus terintegrasi. Pimpinan disbudparpora wajib senantiasa dan membuka diri untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan SKPD lainnya. Jangan sampai ada kesan jalan sendiri," kata Abe, sapaan Abrari.
Ia yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu menjelaskan, pencanangan 2018 sebagai tahun kunjungan wisata harus benar-benar digarap secara serius supaya tidak hanya menjadi program seremonial.
Data di Disbudparpora Sumenep, jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek destinasi wisata setempat pada 2014 hingga Oktober 2016 terus meningkat.
Pada 2014, jumlah wisatawan ke Sumenep sebanyak 544.245 wisatawan nusantara dan 378 wisatawan mancanegara.
Pada 2015 sebanyak 626.921 wisatawan nusantara dan 417 wisatawan mancanegara dan pada 2016 untuk sementara hingga Oktober sebanyak 673.873 wisatawan nusantara dan 1.034 wisatawan mancanegara.
Salah satu tujuan Program Tahun Kunjungan Wisata Sumenep 2018 adalah meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.
Tentunya, hal tersebut butuh persiapan yang matang dan harus didahului dengan komitmen semua unsur pemerintah daerah untuk saling mendukung demi suksesnya program tersebut. Semoga! (*)
