Madiun (Antara Jatim) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, melibatkan anggota kepolisian dalam melakukan penelusuran guna mengantisipasi kemungkinan beredarnya vaksin palsu di wilayah kerja setempat.
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Upaya Kesehatan (P2UK) Dinkes Kabupaten Madiun Agung Tri Widodo, Rabu, mengatakan, pihaknya telah melakukan survei ke sejumlah apotek swasta di wilayahnya untuk menyisir keberadaan vaksin palsu.
"Penyisiran kami lakukan dengan menggandeng personel dari unit Tipikor Polres Madiun. Hasilnya, nihil. Bahkan kami sampai memeriksa faktur pengiriman lantas mencocokkan dengan barangnya," ujar Agung kepada wartawan.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan survei ke 26 puskesmas di wilayah Kabupaten Madiun serta dua RSUD yakni RSUD Caruban dan RSUD Dolopo untuk mengecek kemungkinan adanya vaksin palsu.
"Begitu tersiar kabar vaksin palsu, kami langsung menerjunkan sejumlah personel dari bidang farmasi, makanan, dan minuman untuk mengecek ke puskesmas dan rumah sakit daerah," kata dia.
Tidak berhenti di situ, petugas gabungan itu juga mendatangi klinik swasta di samping RSUD Caruban. Di klinik tersebut, petugas memeriksa kegiatan imunisasi dan vaksinasi yang kebetulan sedang berlangsung. Dan, hasilnya juga tetap nihil.
"Dengan demikian, dinas menjamin keaslian vaksin di seluruh unit pelayanan kesehatan di bawah naungannya dan di wilayah kerjanya. Sehingga warga Kabupaten Madiun tak perlu resah," terangnya.
Agung menambahkan, untuk membedakan vaksin asli dan palsu bisa dilihat dari sisi fisiknya. Adapun kemasan vaksin abal-abal itu tidak serapi kemasan yang asli.
Tutup botol pada vaksin pabrikan jauh lebih bagus dibandingkan vaksin buatan bukan pabrik alias rumahan. Botol vaksin yang asli juga jauh lebih bersih dari pada yang palsu.
Meski hasil penelusuran sejauh ini nihil temuan, Dinkes Kabupaten Madiun tetap akan melakukan pengawasan secara intensif. Baik di unit pelayanan kesehatan negeri maupun swasta.
"Jika di kemudian hari ditemukan vaksin palsu, kami langsung melaporkan temuan tersebut ke Dinkes Provinsi Jawa Timur dan pihak berwenang," kata dia. (*)
