Surabaya, (Antara Jatim) - Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) III yang berkantor di Tanjung Perak, Surabaya meminta penegak hukum mengusut dugaan korupsi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Semarang, Jawa Tengah karena ada kerugian negara sebesar Rp18 miliar.
Ketua DPP SPPI III Dhany Rachmad Agustian, dalam keterangan persnya di Surabaya, Rabu mengatakan dugaan itu karena adanya keberpihakan pihak KSOP kepada Ketua DPW APBMI Jateng Romulo Simangunsong untuk dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas di atas lahan dan fasilitas yang dibangun Pelindo III.
"Kami minta diusut, menyusul juga penetapan General Manager Pelindo III Tanjung Emas Semarang Tri Suhardi sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jateng atas tuduhan melakukan kegiatan bongkar muat barang tanpa izin di Pelabuhan Tanjung Emas," katanya.
Dhany mengatakan, tuduhan tersebut awalnya dilaporkan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jateng Romulo Simangunsong kepada Polda Jateng pada tanggal 11 Desember 2015.
"Pelabuhan Tanjung Emas adalah aset dan fasilitas milik Pelindo III. Kami sudah tanda tangan konsesi dengan Kementerian Perhubungan, sehingga sudah selayaknya kami melakukan kegiatan bongkar muat barang di fasilitas milik kami sendiri. Tapi malah kegiatan kami dihentikan, ini jelas adanya upaya persekongkolan jahat, padahal Pelindo III tidak menutup kerja sama dengan pihak swasta," katanya.
Ia mengatakan, akibat penghentian kegiatan tersebut Pelindo III kehilangan pendapatan yang juga merupakan kerugian bagi keuangan negara.
"Sebagai BUMN, Pelindo III berkontribusi pada keuangan negara melalui pajak, deviden, konsesi, dan penerimaan negara bukan pajak. Kalau kami tidak bisa kerja, jelas akan merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Dhany menyayangkan adanya upaya pihak-pihak tertentu yang menghabat kerja BUMN Pelindo III di tengah semangat pemerintah dalam mewujudkan poros maritim.
Untuk itu, Dhany mengaku telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal kasus yang mendera Pelindo III, dan pihaknya berharap kasus tersebut mendapat perhatian presiden sehingga kasus yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas segera tuntas dan tidak terjadi di pelabuhan lain.
"Kami juga meminta kepada Kejaksaan Agung, Polri, BPK, dan KPK untuk turun tangan mengusut dugaan korupsi atas kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan merupakan wajah suatu bangsa, jangan sampai wajah Indonesia tercoreng gara-gara oknum yang memikirkan dirinya sendiri," katanya.(*)
