Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada tahun ini menyediakan anggaran untuk normalisasi dan perbaikan saluran irigasi di seluruh wilayah itu sebesar Rp104 miliar.
Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Wahyu Hidayat di Malang, Jumat, mengatakan anggaran sebesar Rp104 miliar itu, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang, juga dari dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat, serta dari Pemprov Jatim.
"Yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Malang sebesar Rp62 miliar, dari DAK (pusat) sebesar Rp32 miliar dan dari Pemprov Jatim mencapai Rp10 miliar. Penggunaan anggaran dari APBD untuk kegiatan normalisasi sungai dan saluran irigasi, asedangkan dari DAK pusat dan provinsi untuk biaya pembangunan dan perbaikan," katanya.
Ia mengakui alokasi dana untuk normalisasi tahun ini, baik dari Pemprov Jatim maupun APBN meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya tidak sampai separo dari anggaran tahun ini, namun pada tahun ini desa yang mengajukan normalisasi saluiran irigasi juga cukup banyak, bahkan sekarang sudah 17 desa yang telah mengajukan.
Ke-17 desa yang mengajukan normalisasi tersebut dari tujuh kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Wajak, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. "Sebagian besar memang di wilayah Malang barat karena di wilayah itu baru diterjang banjir dan terdampak letusan Gunung Kelud, sehingga banyak saluran irigasi dan dam yang rusak.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan normalisasi aliran sungai dibedakan menjadi dua, yakni yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim dan tanggung jawab Pemkab Malang. Pemprov Jatim bertanggung jawab terhadap normalisasi sungai-sungai yang mengaliri lahan sawah baku lebih dari 3.000 hektare, sedanmgkan pemkab Malang luasannya kurang dari itu.
Untuk teknis normalisasi, lanjutnya, tidak hanya sebatas pengerukan dasar sungai dan irigasi saja, tetapi juga perbaikan konstruksi serta pembersihan sampah-sampah yang ada di permukaan air.
"Untuk mengidentifikasi hal itu, kami banyak mendapat masukan dari Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) di setiap desa," ucapnya.(*)
