Pemprov Jatim Pulangkan 20 Warga Mantan Gafatar

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memulangkan 20 warga mantan pengikut aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru tiba dari Jakarta ke lima daerah, yaitu Surabaya, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Gresik dan Ngawi.

"Mereka datang dari Jakarta menggunakan jalur darat dan langsung diantar ke daerah asalnya sesaat setelah didata sejenak di Balai Transito Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.

Ia merinci, 20 warga tersebut yakni empat orang berasal dari Surabaya, enam orang dari Kabupaten Sidoarjo, dua dari Kabupaten Gresik, tiga orang dari Kabupaten Malang, dan lima orang lainnya dari Ngawi.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan ke-20 orang tersebut merupakan susulan dari ratusan warga mantan Gafatar asal Jatim yang sudah dipulangkan sebelumnya.

Dari Kalimantan Barat, kata dia, mereka menumpang kapal laut turun di Tanjung Priok, kemudian ditempatkan sejenak di Asrama Haji Jakarta, sebelum dijemput bus dan mengantarnya ke Surabaya.

Sampai di Balai Transito Jumat (5/2) pukul 23.00 WIB, mereka harus didata dan diambil sidik jarinya oleh petugas dari Intelkam Polrestabes Surabaya sebagai kelengkapan pendataan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu berharap, para mantan Gafatar cepat sadar bahwa ajaran yang mereka anut selama ini salah, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan sesat.

"Semakin cepat mereka sadar tentu masyarakat juga akan semakin bisa menerima mereka kembali. Saya mengimbau masyarakat jangan langsung menghakimi mereka sesat karena sebagian besar itu hanya ikut-ikutan," ucapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid yang menyampaikan bahwa tidak sedikit warga mantan Gafatar hanyalah korban.

Menurut dia, cara penanganan yang diberikan tidak cukup dengan mengeluarkan fatwa tanpa ada tindakan atau pencerahan yang menuntun mereka menjadi lebih baik dan kembali ke masyarakat pada umumnya.

"Ini tidak hanya tugas ulama dan pemerintah, tapi peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengajak mereka kembali. Jangan kucilkan mereka tanpa ada solusi," katanya. (*)