Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Ratusan warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dipastikan telah menerima berbagai jenis bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lijamsos) Dinas Sosial Tulungagung Teguh Abianto, di Tulungagung, Sabtu mengatakan saat ini bansos dari Pemprov Jatim bahkan sudah memasuki tahap kedua pencairan pada pertengahan Juli 2025.
Bansos dari Pemerintah Pusat yang disalurkan di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dana tersebut berasal dari APBN dan disalurkan langsung ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kalau bansos pusat, pencairannya langsung oleh mereka. Kami hanya mendapat laporan jika dana sudah cair. Nama-nama penerima pun tidak kami pegang," kata Teguh.
Selain bantuan dari pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan sejumlah bansos seperti PKH Plus, BPNT, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Untuk tahap pertama, seluruh bantuan tersebut telah tuntas dicairkan sejak Juni lalu, dan kini memasuki tahap kedua.
Teguh mencatat, sebanyak 841 orang warga Tulungagung menerima bantuan PKH dan BPNT yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Sama seperti bansos pusat, dana tersebut juga langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.
"Pencairannya tanpa melalui dinas. Semua KPM sudah memiliki rekening, jadi tinggal masuk otomatis ke rekening mereka," ujarnya.
Sementara itu, untuk bansos DBHCHT, penerimanya merupakan para pekerja pabrik rokok yang berdomisili di luar Tulungagung namun bekerja di pabrik-pabrik yang ada di wilayah setempat.
Data Dinsos mencatat terdapat 857 orang pekerja yang menerima bantuan ini, dengan total nilai bantuan Rp1,5 juta per orang selama satu tahun.
"Sebagian besar penerima dari Kediri. Di antaranya 388 pekerja dari PT Cahaya Tiga Saudara Sejati dan 223 pekerja dari PR Dua Dewi Ngantru," pungkas Teguh.
