Banyuwangi (Antara Jatim) - Angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus meningkat, yakni mencapai 67,3 pada 2014, padahal pada 2010 berada di angka 64,5.
Kepala Badan Perencanaan Daerah Agus Siwanto di Banyuwangi, Jumat mengatakan, IPM menjadi salah satu ukuran kesejahteraan manusia yang diperkenalkan "United Nations Development Programme" (UNDP) sejak tahun 1990.
"IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak," katanya.
Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup (AHH) waktu lahir. Selanjutnya dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah, sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.
Menurut dia, AHH Banyuwangi sendiri dalam kurun 2010-2014 terus meningkat. Jika di 2010 mencapai 69,6 tahun, maka di 2014 meningkat menjadi 69,9 tahun.
Agus mengatakan berbagai program diupayakan pemkab guna meningkatkan AHH, yang dimulai sejak dini lewat program Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (Harga Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer).
"Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan gizi di puskesmas dan posyandu," katanya.
Selain itu, katanya, pemerintah juga menyediakan dana "sharing" untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas (sekarang BPJS) dalam bentuk layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi dan Jaminan Kesehatan Daerah.
Pemkab Banyuwangi juga memiliki program asuransi bagi para pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sudah ada 2.500 pekerja informal yang diasuransikan.
"Memperperpanjang AHH juga kita lakukan dengan cara menjadikan kota ini nyaman untuk ditinggali. Caranya dengan memperbanyak ruang publik dengan membangun 23 RTH se Banyuwangi agar masyarakat bisa saling berinteraksi dan bersosialisasi serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kota," tutur Agus.
Indikator kedua adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka melek huruf. HLS Banyuwangi juga terus meningkat, jika di 2010, 11 tahun maka di 2014 menjadi 11,8 tahun.
Untuk meningkatan HLS, langkah yang dilakukan Banyuwangi dengan memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Mulai dari program Banyuwangi Cerdas bagi murid berprestasi dengan anggaran Rp8 miliar per tahunnya. Selain itu juga ada beasiswa bagi penghafal Al-Qur’an dan beasiswa bagi murid difabel.
"Program ini mencakup beasiswa, baik untuk kampus yang ada di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi. Tidak hanya dibiayai sekolahnya Pemkab juga memberi bantuan biaya hidup untuk mahasiswa yang mengikuti program ini," ujar Agus.
Selain itu ada juga program Banyuwangi Belajar dan Siswa Asuh Sebaya (SAS) untuk memastikan semua anak mendapat pendidikan layak di Banyuwangi. Hasilnya, dari tahun ke tahun angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI tinggal 0,03 persen di 2013. Di tingkat SMP/MTs tersisi 0,42 persen dan level SMA/SMK/MA tersisa 0,83 persen.
Yang terakhir adalah komponen standar hidup layak yang diukur dengan purchasing power parity (PPP) atau kemampuan daya beli penduduk. Untuk PPP Banyuwangi sendiri pada tahun 2010 sebesar Rp 9,3 juta dan di 2014 telah mencapai Rp 10,4 juta.
"Semakin tinggi PPP menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat terus meningkat seiring dengan peningkatan ekonomi," urainya.
Upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi, lanjut Agus, dengan meningkatkan income per kapita penduduk Banyuwangi dengan membuka berbagai kesempatan usaha bagi masyarakat Banyuwangi seiring dengan perkembangan ekonomi.
"Kita terus dorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga ringan oleh perbankan, galakkan program pemberdayaan ekonomi masyarat, pendampingan kelompok tani, peningkatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah lewat klinik UMKM, fasilitasi promosi dan dana bergulir," kata Agus. (*)
