Tukar Guling Lahan Tol Surabaya-Mojokerto Tuntas

Surabaya (Antara Jatim) - Tukar guling lahan (ruilslag) antara Pemkot Surabaya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) saat ini sudah tuntas.

"Jadi meskipun pemkot menerima lahan yang lebih luas, tapi nilai aset jika dirupiahkan relatif sama. Sebab, dalam aset kami ada pula yang berupa bangunan," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyaksikan penandatangan naskah perjanjian oleh Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan dan Akhmad Purwanto selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Sumo di Balai Kota Surabaya, Rabu.

Adapun aset pemkot yang terkena pembangunan Tol Sumo seluas 163.179 meter persegi, dengan rincian tanah di Kelurahan Karangpilang seluas 16.406 meter persegi dan di Kelurahan Warugunung seluas 146.773 meter persegi.
    
Sebagai gantinya, pihak Kemen PU dan Perumahan Rakyat melalui tim pembebasan tanah (TPT) Tol Sumo menghibahkan lahan seluas 494.760 meter persegi yang tersebar di Kelurahan Medokan Ayu (367.202 m2), Kelurahan Sumberrejo (92.272 m2) dan Kelurahan Warugunung (35.286 m2).
    
Berdasar data tersebut, bangunan SMPN 24 termasuk obyek yang ikut diperhitungkan dalam rencana ruilslag. Bangunan baru SMPN 24 terletak di Jl. Kebraon Indah Permai kini sudah beroperasi.
    
Tri Rismaharini menyatakan sejak awal pemkot menghendaki agar tukar-menukar aset tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa lahan. Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menambahkan, perhitungan aset berdasar komparasi nilai lahan.
    
"Jadi meskipun pemkot menerima lahan yang lebih luas, tapi nilai aset jika dirupiahkan relatif sama. Sebab, dalam aset kami ada pula yang berupa bangunan," katanya.
    
Berdasar informasi yang dihimpun dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, total nilai ruilslag dua pihak mencapai masing-masing Rp112 miliar.
    
Sementara, Kepala DPBT Surabaya Maria Ekawati Rahayu menyatakan, sesuai instruksi walikota bahwa aset pengganti berupa lahan dipandang lebih fleksibel. Artinya, pemkot dapat memanfaatkan lahan pengganti yang di atasnya belum berdiri bangunan apa pun sesuai kebutuhan masyarakat.
    
Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Subagyo, setelah tukar guling dengan pemkot ini beres, pihaknya kini fokus pada pembebasan 8 persil lahan. Menurut dia, pembebasan tersebut murni antara kementerian dan warga pemilik tanah. (*)