Nasdem-Hanura Tidak Diajak Gabung Koalisi Besar Surabaya

Surabaya (Antara Jatim) - Partai Nasdem dan Hanura hingga saat ini belum diajak bergabung olek koalisi besar enam parpol di Kota Surabaya yang rencananya akan dideklarasi di Hotel Majapahit pada Senin (29/2).

Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Vinsensius Awey, di Surabaya, Kamis, bahwa hingga sejauh ini, Nasdem tidak pernah menerima undangan atau diajak untuk berkomunikasi sehubungan dengan wacana atau arah koalisi, sehingga Nasdem tidak bisa berbicara jauh terkait masalah koalisi.

"Namun secara prinsip, kami menyambut baik akan semangat para elit politik enam parpol yang berkoalisi untuk menghadapi Pilkada. Ini adalah wujud demokrasi," ujar Awey.

Parpol-parpol yang berkomitmen membangun koalisi adalah Gerindra, PKB, PKS, Demokrat, PAN dan Golkar. Sedangkan tiga parpol yang tidak bergabung adalah Nasdem, Hanura, PPP. Untuk PPP yang memiliki satu kursi di DPRD Surabaya dipastikan akan berkoalisi dengan PDIP karena jauh-jauh hari sudah mendukung calon wali kota yang diusung PDIP.

Sedangkan Ketua DPC Hanura Surabaya, Onny Philippus menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini maisih fokus pada tahapan penjaringan yang digelar partainya karena sudah ada tiga cawali yang mendaftar lewat partainya yakni Dhimam Abror, Sukoto dan Antony Bachtiar.

"Saat ini kami masih fokus untuk tahapan penjaringan. Sehingga belum ada rencana apakah akan berkoalisi dengan enam parpol atau bergabung dengan PDIP. Kegiatan internal kami masih berjalan sesuai tahapan untuk pilkada," ujar Onny.

Menurutnya penentuan apakah Hanura akan bergabung ke koalisi enam parpol atau PDIP masih menunggu keputusan serta rekomendasi dari DPP. Masalahnya arahan serta petunjuk teknis terkait hal itu tergantung kepada rekomendasi DPP kepada siapa dijatuhkan.

"Kalau DPP memberikan rekomenasi kepada pasangan A, maka kita akan mendukung pasangan A tersebut dan secara otomatis akan bersama dengan parpol yang juga sama mendukung calon A untuk berusaha memenangkannya dalam Pilkada 9 Desember mendatang," tandas Onny.

Sementara itu, salah satu Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya yang daftar di sejumlah partai, Basa Alim Tualeka angkat bicara terkait dengan wacana pilkada aklamasi yang diwacanakan oleh PDIP.

Ia mengatakan ajakan Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti untuk pilkada aklamasi atau hanya mengusung satu calon ibarat orang yang selesai bermimpi karena  tidak mempedulikan terhadap perkembangan sistem demokrasi yang berlaku saat ini.

"Kalau menurut saya ajakan atau wacana itu sah-sah saja, namun tidak tepat serta tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku saat ini," ujarnya.

Menurut Basa Alim yang mendaftar sebagai Cawawali lewat Partai Gerindra PKB dan Demokrat ini, Pilkada sata ini menganut aturan pemilihan langsung.

Berarti, lanjut dia, calon harus lebih dari satu. Kalaupun hanya satu, maka pemilihan pasti tidak bisa digelar sampai harus ada pasangan calon  lebih dari satu dan kemudian baru digelar pemilihan.

"Jadi kalau PDIP menginginkan aklamasi, berarti harus berjuang di Senayan untuk mengembalikan sistem demokrasi pemilihan secara tidak langsung. Dalam pemilihan secara tidak langsung pun harus ada pasangan calon juga lebih dari satu dan harus memenuhi persyaratan dan kriteria, baru diadakan pemilihan," jelasnya. (*)