Kadisdik Jatim: UN SMP Hari Pertama Lancar

Surabaya (Antara Jatim) - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hari pertama di wilayahnya berjalan lancar, mulai persiapan hingga selesainya jam ujian. "Sebelum ujian saya sudah cek, semuanya lancar, termasuk pendistribusian soal. Begitu juga laporan yang saya terima setelah hari pertama ujian selesai," ujarnya di sela inspeksi mendadak di sejumlah SMP di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin. Ia mengaku koordinasi antarpihak terkait berjalan baik dan nyaris tidak ditemukan masalah, termasuk isu bocornya soal UN SMP meski belum waktu hari H pelaksanaan. "Kalau bocor itu tidak, sebab semua sudah melalui penyusunan dan mekanisme yang baik. Pengawalan juga ketat sehingga jangan khawatir muncul isu-isu seperti itu," katanya. Di hari pertama UN SMP, Saiful Rachman didampingi Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof. Zainudin Maliki, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Mahfud zShodar, dan sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo maupun Provinsi Jawa Timur. Sekolah yang dituju pertama yakni SMP Negeri 4 Sidoarjo, kemudian Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo, SMP Al-Falah Sidoarjo dan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Sidoarjo. Total 9.464 siswa-siswi SMP di Sidoarjo yang mengikuti UN, enam siswa di antaranya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti ujian di SMP Negeri 4, namun di ruang terpisah. Sementara itu, pelaksanaan UN SMP pada 4-7 Mei 2015 di Surabaya dan Sidoarjo belum menggunakan sistem "Computer Base Test" (CBT), melainkan "Paper Base Test" (PBT) dengan menggunakan kertas. Menurut dia, tidak sedikit dari sekolah yang belum siap menerapkan sistem CBT sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak mengikutsertakan sekolah di Surabaya, Sidoarjo dan sejumlah daerah lainnya di Jatim untuk beralih ke CBT. "Ini tidak lepas dari kekhawatiran karena nilai UN SMP ini digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Semisal Surabaya, yang sebenarnya ditunjuk tiga sekolah, namun karena penyesuaian dari total lembaga maka dibatalkan sistem CBT," ucapnya.. (*)