DPRD Pasuruan Desak Pemkot Percepat Pembangunan JLU

Pasuruan (Antara Jatim) - DPRD Kota Pasuruan mendesak Pemkot mempercepat pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) agar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Pasuruan, khususnya di wilayah utara bisa berjalan dengan baik. "Pembangunan JLU ini merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi untuk menghindari kesenjangan antara wilayah utara dan selatan, namun dalam pembangunan JLU ini pemkot harus melakukan berbagai terobosan dan inovasi agar nantinya Kota Pasuruan tidak menjadi kota mati," kata Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki, Selasa. Percepatan pembangunan JLU yang sudah direncanakan sejak tahun 2010, menurutnya sangat memungkinkan untuk dijadikan lokasi usaha, baik dalam bidang perdagangan dan jasa, industri dan wisata karena memiliki potensi kelautan dan perikanan, sehingga akan menghapus disparitas antara wilayah utara dan selatan. "DPRD Kota Pasuruan sudah menabung hingga mencapai Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini harus segera diselesaikan minimal pintu masuk dan pintu keluar dari rute konsep JLU untuk proses awal pembangunan agar para investor Indonesia maupun asing bisa masuk ke Pasuruan," katanya. Ia mengatakan, selain mempercepat pembangunan JLU, Pemkot juga harus menyesuaikan titik "interchange" lintasan jalan tol yang melewati Kota Pasuruan serta sejumlah langkah inovasi untuk mengengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, dengan pembangunan JLU maka diyakini akan dapat mengangkat masyarakat di pesisir sehingga warga pesisir tergerak dan bergairah untuk mengangkat perekonomiannya dengan memanfaatkan berbagai potensi laut yang ada. "Konsep JLU ini sebaiknya tidak dibuat diatas pantai karena akan ada reklamasi laut sehingga membutuhkan dana lebih dalam pembuatan JLU karena tidak ubahnya dengan jalan umum lainnya. Pembuatan JLU ini tujuannya untuk menyamaratakan wilayah utara dan selatan, apabila pembuatan JLU dilakukan diatas pantai maka tidak sesuai dengan tujuan awal," katanya memapaparkan. Sementara itu, Walikota Pasuruan, Hasani ketika ditemui di Pasuruan mengatakan pembangunan JLU memerlukan lahan yang harus dibebaskan meliputi sawah, tambak, serta pemukiman warga yang rencananya melintasi sembilan kelurahan di tiga kecamatan. "Sembilan kelurahan tersebut yaitu Karangketug, Gadingrejo, Tambakan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Mandaranrejo, Kepel, Tapakan dan Blandongan yang masih dalam proses pembebasan lahan. Semoga pembebasan lahan ini bisa segera dilaksanakan karena masih menunggu tim appraisal," jelasnya. (*)