Pakar: Kebijakan Pemkot Malang Jangan Tersandera lagi

Malang (Antara Jatim) - Pakar transportasi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Prof Harnen Sulistio berharap tidak ada lagi kebijakan Pemkot Malang yang tersandera masyarakat, sehingga tidak bisa berjalan degan baik, bahkan dibatalkan karena protes. "Selama dua tahun terakhir ini ada beberapa kebijakan Pemkot Malang yang terpaksa harus ditunda, bahkan dibatalkan karena adanya protes dari masyarakat, seperti kebijakan satu arah di kawasan lingkar UB yang ditunda, kebijakan satu arah di k awasan Jalan Kawi, Ijen dan Semeru dibatalkan karena adanya protes sopir angkutan kota (angkot) dan terakhir kebijakan bus sekolah," katanya di Malang, Kamis. Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan parkir elektronik yang bakal diluncurkan ini harus dikaji lebih matang lagi, terutama dampak sosialnya terhadap juru parkir (jukir) karena pasti mereka akan kehilangan mata pencahariannya, apalagi selama ini kebijakan Pemkot Malang yang berkaitan dengan transportasi selalu bermasalah dengan masyarakat. Ia mengakui sistem parkir elektronik tersebut cukup bagus, namun sebelum diterapkan, Pemkot Malang harus menyelesaikan dulu dampak dari sistem itu terhadap para juru parkir. Harus ada dialog dua arah dengan juru parkir untuk mencari solusi dampak sosial dari kebijakan tersebut karena parkir sudah menjadi mata pencarihan bagi sebagian masyarakat daerah itu. Harnen meyakini sistem parkir elektronik mampu menekan kebocoran dan pendapatan dari sektor retribusi parkir pasti akan meningkat tajam. "Mungkin angka kebocoran yang bisa diselamatkan dari pendapatan parkir itu dialihkan untuk memberdayakan juru pakir agar mereka tidak kehilangan pendapatan," tegasnya. Dalam waktu dekat ini Pemkot Malang bakal menerapkan sistem parkir elektronik. Parkir dengan menggunakan kartu gesek di pintu parkir ini dinilai relevan untuk menekan kebocoran pendapatan retribusi parkir dan utnuk merealisasikan gagasan itu Wali Kota Malang, Moch Anton dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Handi Priyanto, menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(*)