AAUI Berharap Pemerintah Laksanakan Asuransi Mikro Pedesaan

Surabaya (Antara Jatim) - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Jawa Timur berharap pemerintah segera melaksanakan asuransi mikro di tingkat pedesaan sehingga dapat membantu literasi keuangan di daerah. "Apalagi potensi dana kelola dari asuransi mikro ini tidak terlalu besar," kata Ketua AAUI Jatim, Didik Mulyono, di Surabaya, Rabu. Ia menyatakan, penerapan asuransi mikro di daerah fokus untuk penanganan bencana alam seperti tsunami dan gunung meletus. Penyebabnya, dua asuransi bencana alam tersebut sangat tinggi di sejumlah daerah di Indonesia yang rawan bencana alam. "Dari sisi bisnis, memang tidak terlalu besar dana yang bisa dikelola. Akan tetapi sasaran kami adalah literasi keuangan di daerah," ujarnya. Hal itu, kata dia, dikarenakan pengetahuan literasi keuangan tentang asuransi di Indoneisa masih sangat rendah bila dibandingkan perbankan. Asuransi mikro di pedesaan ini memiliki empat produk yang meliputi asuransi warisanku, rumahku, dan produk dua bencana alam yang meliputi tsunami dan gunung meletus. "Empat produk ini merupakan terobosan baru lantaran linear dengan potensi yang kerap timbul di pedesaan," katanya. Di sisi lain, menurut dia, risiko yang ditimbulkan cukup besar dari dampak bencana alam tersebut. Namun pelaksanaan asuransi mikro di pedesaan ini tidak bisa dilakukan masing-masing oleh setiap perusahaan asuransi. "Memang harus ada beberapa perusahaan karena hal itu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khususnya peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan asuransi mikro," katanya. Sementara itu, OJK telah menganjurkan pelaksanaan asuransi mikro ini disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pedesaan. Contoh penyetoran polis asuransi maksimal tidak boleh lebih dari Rp50.000 per tahun. "Dari angka tersebut dana yang bisa dikelola per tahun maksimal mencapai Rp50 miliar," katanya. Meski begitu, lanjut dia, performa tersebut lebih kecil dibandingkan potensi dana kelola asuransi di Jatim yang mencapai rata-rata Rp800 miliar per tahun. "Tapi bukan hanya dana kelola yang kami kejar melainkan literasi keuangan di daerah. Apalagi kebetulan Jatim ditunjuk sebagai pilot project," katanya.(*)