Pemkab Ngawi Nunggak Pembayaran Raskin Rp3,6 Miliar

Ngawi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, masih menunggak pembayaran beras bagi warga miskin (raskin) hingga mencapai Rp3,6 miliar yang berakibat pada molornya penyaluran raskin di wilayah tersebut. "Tunggakan tersebut merupakan tanggung jawab kepala desa, karena macetnya pembayaran berada di perangkat desa," ujar Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Ngawi, Aris Dewanto, kepada, Sabtu. Menurut dia, tunggakan pembayaran tersebut terjadi merata di 19 kecamatan yang ada di Ngawi dengan nilai mencapai ratusan juta Rupiah. Sesuai data yang ada, tercatat Kecamatan Sine menunggak hinggai Rp304 juta, Ngrambe Rp259 juta, Jogorogo Rp157 juta, Kendal Rp123 juta, Geneng Rp194 juta, Kwadungan Rp106 juta, dan Karangjati Rp142 juta. Kemudian, Kecamatan Padas Rp75 juta, Ngawi Rp299 juta, Paron Rp276 juta, Kedunggalar Rp209 juta, Widodaren Rp259 juta, Mantingan Rp125 juta, Bringin Rp255 juta, Pitu Rp203 juta, Karanganyar Rp217 juta, Gerih Rp186 juta, dan Kasreman Rp98 juta. Ia menjelaskan, selaku tim pendistribusian raskin, pihaknya sudah berusaha maksimal melakukan pengawasan dan evaluasi. Terlebih pengawasan dan evaluasi di petugas distribusi raskin di tingkat desa. "Namun, kejadian serupa masih saja terulang. Kalau tim dari pemkab dan bulog turun, mereka baru setor atau membayarnya," kata Aris Dewanto. Akibat tunggakan tersebut, Bulog Sub Divre IV Madiun akan menghentikan penyaluran raskin sementara. Hal itu ditegaskan Kepala Bulog Sub Divre Madiun Soeharto Djabar kepada para wartawan, beberapa waktu lalu. Pihaknya juga sudah meminta kepala desa bersangkutan untuk segera menyelesaikan pembayaran raskin tepat waktu. Sehingga warga penerima raskin tidak menjadi korban. Sementara, kebutuhan beras setiap bulan di Bulog Sub Divre IV Madiun, rata-rata mencapai 2.300 hingga 2.500 ton saja. Di antaranya adalah untuk kebutuhan beras miskin (raskin). (*)