LBH Surabaya Bawa "Dadu Pilkada" ke DPRD Jatim

Surabaya (Antara Jatim) - Empat aktivis LBH Surabaya mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis, untuk menyampaikan surat terbuka untuk disampaikan kepada anggota DPR RI terkait wacana pelaksanaan pilkada yang akan dikembalikan melalui anggota DPRD, bukan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam kesempatan itu, rombongan aktivis lembaga bantuan hukum yang dipimpin Kepala Bidang Penanganan Perkara LBH Surabaya Hosnan membawa "dadu pilkada" yang pada enam sisinya bergambar para calon kepala daerah. "Daripada pilkada dilakukan oleh DPRD ya calon kepala daerah itu sebaiknya dipilih dengan dadu saja," kata Hosnan menjelang pertemuan dengan pimpinan DPRD Jatim di Surabaya. Ia mengaku pihaknya meminta pimpinan DPRD Jatim untuk mengirim via faksimil kepada DPR RI tentang surat terbuka yang ditandatangani Direktur LBH Surabaya M Faiq Assiddiqi SH. Intinya, LBH meminta DPR untuk tidak menghadirkan kembali demokrasi semu yakni pilkada oleh DPRD, meminta DPRD se-Jatim menolak pilkada oleh DPRD, dan meminta Gubernur untuk mendukung pilkada langsung. "Pilkada oleh DPRD adalah langkah mundur dalam demokrasi dan menjauhkan rakyat dari pemimpinnya, bahkan ada kesan parpol 'cuci tangan' lewat DPRD karena tidak memiliki kader berkualitas untuk kepala daerah," katanya. Terkait konflik horisontal, ia mengatakan argumentasi itu tidak didukung fakta, karena 90 persen pilkada langsung berjalan damai dan kalau pun ada konflik justru disebabkan ketidakdewasaan elite politik, bukan rakyat. (*)