Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Jawa Timur, menyoroti kasus hukum yang terjadi di lingkungan pendidikan dan pesantren terutama di kalangan nahdliyin.
"Harapan kami, masing-masing Pengurus Cabang NU bisa mengambil posisi terhadap kasus-kasus yang menimpa lembaga pendidikan. Ini penting agar bisa menjadi pedoman bagi langkah-langkah selanjutnya," ujar Ketua PW LPBHNU Jatim Sullamul Hadi, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Dirinya menyampaikan kasus hukum yang melibatkan lembaga pendidikan, termasuk yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU, harus menjadi perhatian serius.
Ia berharap setiap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dapat mengambil peran dalam menyikapi persoalan hukum yang menimpa lembaga pendidikan di wilayah masing-masing.
Selain itu, Sullamul Hadi juga menyoroti kasus hukum yang menimpa dunia pesantren. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi di luar ekspektasi dapat melemahkan NU karena informasi yang beredar sering kali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi sebenarnya.
"Kita harus mempertimbangkan sikap yang tepat dan melakukan sinergi dengan berbagai lembaga di NU untuk merespons situasi ini. Faktanya, beberapa badan otonom NU juga memiliki program serupa dalam menangani persoalan hukum," tuturnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi LPBHNU Jawa Timur dalam memperkuat advokasi hukum bagi warga Nahdliyin, khususnya di bidang pendidikan dan pesantren, guna memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik.
Sementara penanggung jawab rakor LPBHNU, Aan Ainurrofiq jelaskan rakor ini dihadiri 35 pengurus cabang di Jawa Timur.
"Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh PC LPBHNU PCNU se Jatim. Diharapkan hasil rakor ini dapat mengarahkan langkah terkait penanganan baik perkara atau isu yang sedang berkembang," kata Wakil Ketua LPBH NU Jatim ini.(*)
