HMI-Forpimda Pamekasan Deklarasi Tolak ISIS

Pamekasan (Antara Jatim) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan, Jawa Timur, Senin, menggelar deklarasi bersama menolak paham dan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) karena dinilai menyimpang dan mengancam keutuhan NKRI. Deklarasi bersama menolak ISIS ini digelar di area Monumen Arek Lancor dan dihadiri oleh semua elemen masyarakat, perwakilan organisasi Islam se-Pamekasan, aktivis mahasiswa intra dan ektra kampus, serta perwakilan tokoh masyarakat, agama dan LSM di Pamekasan. "NKRI adalah bentuk negara yang sudah final dan negara ini mengakui beragam kepercayaan. Kebhinnekaan adalah simbol pemersatu dan menjadi bangsa ini eksis hingga saat ini," kata Ketua Umum HMI Pamekasan Moh Khofifi. Oleh karenanya, kata dia, HMI memandang perlu untuk berperan aktif menolak berbagai upaya, termasuk paham yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan ini, atau paham yang bisa mengancam keutuhan NKRI, seperti ISIS. Khofifi menyataan, gerakan ISIS merupakan gerakan yang tidak bisa dibenarkan dalam kontek kebangsaan maupun keagamaan, karena gerakan ini memperbolehkan beragam cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Padahal substansi ajaran Islam yang sebenarnya tidak mengajarkan kekerasan, akan tetapi mengajak dengan cara santun. "Inilah sebenarnya yang mendasari kami di HMI ini menggelar deklarasi bersama menolak ISIS di Pamekasan bersama bupati, kapolres dan Dandim Pamekasan," terang Khofifi. Selain itu, katanya, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur, serta mensosialisasikan kebijakan tersebut, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangn ISIS. Khofifi menilai, kebijakan Gubernur Jatim melalui Pergub itu sudah tepat, dan menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan sebagian kelompok yang menginginkan keamanan bangsa ini tidak kondusif. Bupati Pamekasan Achmad Syafii berharap, kegiatan menolak ISIS itu tidak hanya dilakukan oleh HMI, akan tetapi juga elemen organisasi mahasiswa dan masyarakat lain di Pamekasan. Sehingga dengan cara seperti itu, maka gerakan menolak paham terlarang itu akan lebih massif. "Pemkab memang telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi gerakan ISIS ini, seperti berkoordinasi dengan lembaga keamanaan, ormas Islam dan petugas keamanan," katanya. Bahkan, katanya, pemkab telah meminta Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menyusun silabus materi tentang ke-Islam-an yang isinya menjelaskan tentang paham-paham keagamaan yang terlarang, serta tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. "Nantinya, kita sampaikan kepada para siswa. Terus terang kami tidak ingin kalangan pelajar di Pamekasan ada yang terperosok pada pemahaman yang salah," terang Syafii. Gerakan menolak paham ISIS serta upaya antisipasi Islam garis keras tersebut, selama ini juga telah dilakukan Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan. Kapolres AKBP Nanang Chadarusman menjelaskan, telah meminta semua kapolsek yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan melakukan pemantauan terhadap keberadaan kelompok Islam garis keras, serta menekan mereka agar melakukan deteksi dini, akan kemungkinan keberadaan ISIS. "Melalui media radio lokal di Pamekasan ini kami juga telah mengimbau kepada masyarakat agar warga hendaknya melaporkan sesegera mungkin, apabila menemui adanya warga yang melakukan kegiatan mencurigakan," katanya. Kapolres juga menyakan mendukung kegiatan gerakan menolak ISIS sebagaimana digelar HMI Pamekasan itu, dan berharap gerakan itu terus dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai kader umat dan kader bangsa, HMI kata dia, memang memiliki peran dan tanggung jawab moral akan terwujudnya masyarakat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamator kemerdekaan bangsa ini, yakni masyarakat adil makmur, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Rapublik Indonesia (NKRI). (*)