AMM Tagih Janji Politik Bupati Achmad Syafii

Pamekasan (Antara Jatim) - Sekelompok orang yang mengatas namakan diri Aliansi Masyarakat Madura (AMM), Rabu, berunjuk rasa ke kantor pemkab menagih janji politik Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Wakilnya Halil yang hingga saat ini dinilai belum terealisasi. Menurut juru bicara AMM Djamaluddin Kamil, dirinya sengaja menggelar aksi menuntut janji politik yang disampaikan Bupati Achmad Syafii dan Wakilnya Halil itu, karena sampai saat ini janji politik duet pasangan itu belum terealisasi, meski masa kepemimpinannya telah berlangsung lebih satu tahun. Padahal, janji itu dalam ajaran agama Islam sama dengan hutang yang harus dipenuhi. Apalagi janji yang disampaikan bupati tersebut disaksikan banyak orang. "Oleh karenanya kami sengaja datang dengan demo seperti ini, agar Bupati Achmad Syafii memperhatikan dan segera memenuhi janji politiknya," kata Djamaluddin. Unjuk rasa menuntut janji politik Bupati Pamekasan Achmad Syafii itu dimulai dari monumen Arek Lancor, Pamekasan. Massa berjalan kaki ke kantor pemkab di Jalan Kabupaten yang berjarak sekitar 1 kilometer lebih itu. Selain berorasi, massa pengunjuk rasa ini juga membagi-bagikan brosur kepada para pengguna kendaraan bermotor yang melintas di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Kabupaten yang dilalui pengunjuk rasa. Isinya, tentang tuntutan mereka yang hendak disampaikan ke Bupati Achmad Syafii dan Wakilnya Halil. Tidak hanya berorasi, massa juga menggelar aksi teatrikal dengan berpakaian pocong dan mengusung keranda mayat sebagai bentuk protes atas janji-janji politik pemimpin Pamekasan yang hingga kini belum terealisasi. "Padahal sudah satu tahun lebih Achmad Syafii dan Halil ini memimpin Pamekasan. Tapi mana realisasi janji politiknya," kata Djamal. Sesampainya di depan kantor pemkab, perwakilan massa bermaksud menemui Bupati Achmad Syafii secara langsung, akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di ruang kerjanya. Massa bahkan sempat memaksa masuk, namun dihalangi petugas. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian yang mengamankan aksi itu, namun tidak berlangsung lama. Karena gagal bertemu bupati, massa pengunjuk rasa yang berjumlah puluhan orang ini selanjutnya membubarkan diri. Namun sebelum bubar, massa terlebih dahulu menggelar sholat gaib di depan kantor pemkab sebagai simbol matinya kepedulian pimpinan Pamekasan dalam merealisasikan janji-janji politiknya. Ada tujuh program aksi yang dijanjikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat dirinya berkampanye pada pilkada Pamekasan 2013. Ketujuh program aksi itu, pertama, mengalokasikan dana minimal Rp300juta/desa/tahun untuk membangun infrastruktur, ekonomi dan sumberdaya manusia. Kedua, meningkatkan honor guru tidak tetap (GTT) pada guru bantu di sekolah swasta dan madrasah (pondol pesantren) setara dengan upah minimal kabupaten RP900 ribu kala itu (saat ini Rp1.050.000). Ketiga, menyediakan dana talangan minimal Rp20 miliar per tahun untuk menjamin harga tembakau dan garam petani. Keempat, menyediakan dana talangan minimal Rp10 miliar per tahun, untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompa air di desa-desa rawan krisis air. Janji politik kelima yang disampaikan Achmad Syafii-Halil ialah mengalokasikan dana minimal Rp250 juta/desa/tahun untuk pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan pengembangan koperasi syariah. Sedangkan yang keenam, bupati berjanji akan meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid, mushalla dan pondok pesantren minimal dua kali lipat dari anggaran tahun 2011. Yang ketujuh, menyediakan dana minimal Rp20 miliar per tahun, untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat-alat pertanian dan nelayan. "Sampai saat ini realisasinya kan belum ada, terutama bantuan guru yang menurut bupati Syafii pendidikan sebagai program perioritasnya," kata Djamaluddin Kamil. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Alwi Baek mengatakan, janji politik Bupati Pamekasan Achmad Syafii-Halil sebagian sudah tertuang dalam APBD Pemkab Pamekasan. Namun ia mengakui untuk program perioritas di bidang pendidikan saat ini memang belum terlaksana, yakni memberikan honor pada semua guru swasta non-PNS setara dengan UMK. "Kalau honor guru non-PNS sesuai UMK, sampai saat ini memang belum terlaksana. Kalau yang lain sebagian sudah masuk dalam anggaran," kata Alwi menjelaskan. (*)