Bambang DH Tolak Istrinya Diusulkan jadi Ketua DPRD

Surabaya (Antara Jatim) - Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono menolak istrinya Dyah Katarina yang dipastikan lolos sebagai anggota DPRD Surabaya diusulkan menjadi Ketua DPRD setempat. "Saya pesan supaya belajar dulu dan berikan prioritas kepada senior," kata Bambang kepada Antara di Surabaya, Jumat. Saat ditanya jika arah politik menghendaki Dyah Katarina menjadi Ketua DPRD Surabaya sebagai calon alternatif selain Armudji yang menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Bambang mengatakan itu tidak akan terjadi. Ini dikarenakan Dyah masih perlu banyak belajar soal dunia politik. Bambang yang juga terpilih menjadi anggota DPRD Jatim berpesan kepada istrinya agar teguh pada niatnya untuk mengabdi kepada masyarakat dan melaksanakan tugas partai. "Kerja kerja kerja dan jangan mengejar citra. Biarlah kalau dari kerja yang ada, orang lain yang klaim. Belajar ikhlas dan tulus," katanya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta agar lebih hati-hati khususnya soal anggaran agar tidak terjadi lagi kasus bimbingan dan teknis (bimtek) anggota dewan yang sempat mencuat karena diduga disalahgunakan. "Kita saling mengingatkan," katanya. Sementara itu, Dyah mengatakan pihaknya tahu diri karena sebagai pemula menjadi anggota DPRD. "Saya masih harus banyak belajar. Saya tahu diri kok," katanya. Saat ditanya jika partai menghendaki, Dyah mengatakan tidak mungkin karena partai tidak akan mengirim kadernya sebagai pimpinan dewan yang tidak tahu apa-apa. "Banyak senior-senior saya yang siap," katanya. Sementara itu, anggota Komisi B dari FPDIP DPRD Surabaya Agustin Poliana yang juga dipastikan terpilih kembali menjadi anggota dewan, mengatakan mekanisme di partai PDIP soal posisi ketua dewan akan mengacu pada posisi ketua, wakil dan bendahara DPC PDIP Suabaya. "Tapi untuk kursi ketua DPRD masih menjadi kewenangan DPP," katanya. Ditanya soal kemungkinan nama Dyah Katarina sebagai kandidat kuat untuk menduduki kursi ketua DPRD Surabaya, Agustin menegaskan bahwa hal itu juga sangat mungkin jika memang menjadi pertimbangan sekaligus keputusan politik dari DPP. "Bisa saja muncul nama baru yang bukan berasal dari unsur KWB, jika hal itu telah menjadi pertimbangan dan keputusan DPP, katanya. (*)