Surabaya (Antara Jatim) - Pakar Hukum asal Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, menilai seharusnya Wali Kota Tri Rismaharini mengeluh tentang persoalannya ke internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung saat Pemilihan Wali Kota 2010. "Karena Bu Risma maju melalui PDIP maka setiap ada permasalahan harus disampaikan ke PDIP. Kalau tidak bisa di tingkat cabang, bisa ke tingkat daerah atau ke pusat langsung," ujarnya di sela diskusi publik "Di Balik Fenomena Risma" yang digelar oleh Komunitas Save Surabaya, Rabu. Menurut dia, pertemuan Risma dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Jakarta beberapa waktu lalu untuk menjelaskan permasalahan terkait proses pelantikan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya yang dinilainya tidak sesuai prosedur itu kurang tepat. "Apalagi semua tahu kalau Priyo Budi Santoso itu politisi Partai Golkar. Tentu ini tidak elok, dan seharusnya Bu Risma menyelesaikannya dengan partai pengusungnya. Yang penting, jangan sampai lupa kacang pada kulitnya," kata dosen Fakultas Hukum Unair tersebut. Risma bertemu Priyo pada Kamis (20/2) di Jakarta. Ia mengaku pertemuannya untuk menanyakan dan mengklarifikasi proses pemilihan Wawali Surabaya, Wisnu Sakti Buana. Risma melalui pimpinan DPR meminta Komisi II untuk mengklarifikasi proses pemilihan karena dinilainya bermasalah. Risma menegaskan kedatangannya ke DPR tidak ada motif politik tertentu, namun murni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apalagi DPR memang berencana mengundang dirinya, kemudian DPR juga akan mengundang DPRD Surabaya. Di sisi lain, Wayan Titib mengakui sampai saat ini Risma merupakan wali kota paling bersih dan jujur yang pernah diketahui. Selain itu, bentuk kepedulian dan cintanya terhadap warga serta kota sudah ditunjukkan orang nomor satu di Surabaya tersebut. Tidak itu saja, meski di beberapa titik tergenang banjir pada malam atau dini hari, Risma selalu datang ke lokasi dan memantaunya secara langsung bersama warga. "Mungkin di negeri ini, satu-satunya wali kota yang turun langsung ke lapangan seperti mengatur lalu lintas macet, mengejar gelandangan dan pengemis, kemudian diberi bekal keterampilan, hanya di Surabaya. Ini yang patut diacungi jempol. Kepemimpinan Risma sangat menginspirasi," katanya. Hal inilah yang akhirnya menjadikan Risma sebagai fenomena. Tidak hanya di Surabaya dan Jatim, nama Risma kini dikenal publik se-Tanah Air. Wayan Titib yakin kinerjanya mampu mengungguli Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terkait polemik Wawali Surabaya, Wayan Titib memaklumi ketidakharmonisan antara Risma dengan Wisnu. Menurut dia, PDIP seharusnya memberi kesempatan kepada wali kota untuk memilih siapa pendampingnya. Apalagi Wisnu pernah mencoba menggulingkan Risma melalui pemakzulan di DPRD Surabaya. "Meski diusung PDIP, tapi partai harus menghormati wali kota dengan memberikan kesempatan untuk memilih, sehingga kesannya tidak dipaksakan. Jangan karena pengusung tunggal, namun seenaknya," kata dia. (*)
Berita Terkait
Pakar hukum Unair nilai peraturan Polri bertentangan dengan putusan MK
19 Desember 2025 20:55
Pakar hukum minta Komisi III DPR RI reformasi Polri secara radikal
2 Desember 2025 15:11
Pakar: Putusan MK soal jabatan luar Polri tegaskan kepastian hukum
17 November 2025 18:39
Pakar Unej sebut abolisi-amnesti berdampak pada supremasi hukum
4 Agustus 2025 12:11
Pakar Unmuh Jember nilai RUU KUHAP cerminkan kaidah hukum berkeadilan
19 Mei 2025 20:20
Pakar Unair: Penahanan ijazah oleh perusahaan bertentangan dengan kebebasan
23 April 2025 18:00
Pakar Unair sebut KUHAP harus terbit sebelum KUHP baru berlaku
21 April 2025 15:24
Pakar sebut RUU KUHAP harus terapkan deferensiasi fungsional
5 Maret 2025 18:10
