Pengungsi Kelud Pulang, Pangan dan Material Bangunan tetap Dipasok
Jumat, 21 Februari 2014 16:54 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Seiring dengan penurunan aktivias sehingga telah diturunkannya status Gunung Kelud (1731 mdpl) dari Awas menjadi Siaga (Kamis, 20/2), secara bertahap para pengungsi di beberapa titik yang berada di Kabupaten Kediri, Blitar dan Malang maupun Kota Batu telah diperbolehkan pualng di tempat tinggal masing-masing.
Namun, walau sudah diperbolehkan pulang, para pemangku kepentingan mengimbau warga tetap waspada, terkait "ancaman" lahar hujan/dingin, seiring masih menumpuknya material vulkanik di lereng Kelud yang sewaktu-waktu bisa mengalir di beberapa aliran sungai bila hujan deras turun sekitar Kelud.
Walau para pengungsi telah kembali ke tempat tinggalnya, untuk kebutuhan hidup seperti bahan pokok, hingga material bangunan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak, tetap dipasok oleh pemerintah melalui instansi maupun lembaga terkait.
Sementara itu dari Malang di laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Jawa Timur berjanji akan tetap mendampingi warga korban erupsi Gunung Kelud selama dalam masa pemulihan, termasuk setelah mereka kembali ke tempat tinggalnya.
Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Hafi Lutfi, Jumat, mengatakan pihaknya akan terus mendampingi para pengungsi di tiap-tiap desa selama masa pemulihan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
"Pendampingan yang kami lakukan, di antaranya adalah pengecekan kesehatan oleh petugas, suplai kebutuhan pokok serta membantu memperbaiki rumah warga yang rusak akibat erupsi maupun lahar dingin Gunung Kelud," ujarnya.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak parah dan dalam proses perbaikan, katanya, untuk sementara akan tinggal di tempat penampungan yang ada di desa masing-masing, baik di balai dusu, rumah RT/RW, tokoh masyarakat serta rumah-rumah penduduk yang tidak mengalami kerusakan parah.
Tinggal di tempat penampungan dengan di pengungsian akan berbeda, sebab di tempat penampungan, warga masih bisa mengawasi lahan pertanian dan peternakannya karena lokasinya lebih dekat.
Sementara Bupati Malang Rendra Kresna mengaku pihaknya bersama Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat membantu, bahkan mengganti seluruh kerusakan infrastruktur akibat erupsi Kelud tersebut.
"Agar kondisi perekonomian, sektor pertanian, wisata dan rumah penduduk yang rusak segera pulih, kami menggandeng TNI/Polri maupun relawan untuk membersihkan abu vulkanik serta membangun kembali reruntuhan di lokasi terdampak, yakni di Kecamatan Kasembon, Pujon dan Ngantang," tutur Rendra.
Ia menjelaskan selain dari anggaran tanggap darurat dari Pemkab Malang, Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat, dana bantuan berupa uang tunai dari para dermawan akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan rumah warga yang mengalami rusak berat.
Setelah status Gunung Kelud turun menjadi siaga, para pengungsi yang ada di lokasi pengungsian, baik yang ada di wilayah Kota Batu maupun Kecamatan Pujon dan kasembon, secara bergelombang mulai boleh pulang ke rumah masing-masing.
"Meski sudah boleh pulang ke rumah masing-masing, para pengungsi tetap dalam pengawasan petugas dan diminta tetap ekstra waspada serta menjaga kesehatannya," ujar Rendra.
Para pengungsi yang kembali ke rumah masing-masing dibekali dengan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, mi instan, gula, minyak, alat-alat kesehatan serta kebutuhan lainnya karena mereka tidak bisa langsung beraktivitas seperti sebelumnya, apalagi lahan pertanian maupun peternakan mereka banyak yang tersapu abu vulkanik.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sri Wahjuni Puji Lestari, para pengungsi yang telah kembali ke rumah masing-masing masih akan dipasok bahan pokok hingga lima hari ke depan, termasuk ke dusun-dusun terisolasi.
Kerugian akibat erupsi dan lahar dingin Gunung Kelud di wilayah Kabuapten Malang mencapai ratusan miliar rupiah. Kerusakan tersebut di antaranya adalah lahan pertanian persawahan seluas 5.146 hektare, perkebunan warga 1.792 hektare, 260 ribu pohon berbagai jenis buah-buahan, bangunan sekolah, gedung pemerintahan serta 3.782 unit rumah warga.
Sedangkan di Kediri, sebagian pengungsi warga Kabupaten Kediri, masih bertahan di tempat pengungsian kendati pemerintah telah menetapkan penurunan status gunung itu menjadi siaga.
"Walaupun status sudah turun, sebagian pengungsi masih ada yang tinggal di tempat pengungsian, karena rumah mereka rusak," kata Ketua Bidang Penerangan dan Informasi Satlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Kediri, Adi Suwignyo, Jumat.
Ia menyatakan, para pengungsi yang masih bertahan itu banyak berada di Kecamatan Puncu dan Kepung. Tingkat kerusakan bangunan yang paling besar memang terjadi pada dua daerah tersebut.
Menurut dia, pemerintah saat ini terus melakukan pendataan rumah warga yang rusak dampak letusan Gunung Kelud, Kamis (13/2) malam lalu. Sekitar 19 ribu rumah warga mengalami rusak berat, sedang, atau pun ringan yang tersebar pada empat kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kepung, dan Puncu.
Sejumlah logistik terutama material bangunan juga sudah datang, seperti semen, genteng, serta kayu. Nantinya, bahan bangunan itu akan didistribusikan ke rumah warga yang rusak dengan dipandu perangkat desa setempat.
"Perangkat desa yang lebih tahu rumah warga yang rusak. Bantuan juga terus datang," ujarnya lagi. Pihaknya juga masih menyiapkan logistik berupa bahan makanan untuk kebutuhan para pengungsi sampai rumah mereka siap huni.
Menurut Adi, perbaikan rumah yang rusak itu segera dilakukan dengan melibatkan pemilik rumah, warga, serta petugas terkait. Diharapkan, perbaikan segera selesai, sehingga warga bisa menempati kembali rumah mereka.
Camat Ngancar Ngaseri menuturkan, setelah penurunan status Gunung Kelud dari awas ke siaga, warga di daerahnya sudah pulang semua ke rumah masing-masing. "Warga sudah pulang dan sudah melakukan aktivitas, seperti pembersihan rumah atau ke kebun," ujarnya.
Dia juga menyatakan, sejumlah logistik, seperti bahan pokok masih berada di kantor, dan akan tetap disalurkan kepada warga yang berhak menerimana. Sedangkan material bangunan yang ada berupa genteng, dan diharapkan bahan bangunan lainnya juga segera datang,.
Rekonstruksi
Saat jumpa pers terkait penurunan status Kelud menjadi Siaga, Kamis (20/3), Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana awal sebesar Rp100 miliar sebagai biaya rekonstruksi pascabencana bagi rumah korban erupsi Gunung Kelud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
"Tapi pembagiannya tidak berupa uang, melainkan bangunan fisik untuk rumah warga," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya.
Gubernur menyampaikan bahwa penanggulangan bencana dan penanganan pascaerupsi Gunung Kelud dapat ditangani secara cepat. Hal tersebut dapat terlaksana karena hasil kerja sama antara Pemprov Jatim, Kodam V/Brawijaya, dan Polda Jatim.
Penanganannya, kata dia, terbagi dalam tiga kluster, yaitu kluster pengungsi ditangani Pemprov Jatim dibawah pimpinan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Selanjutnya, kluster fisik atau perbaikan sarana dan prasarana dibawah komando Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, serta kluster ketertiban dan keamanan dibawah komando Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengungkapkan langkah awal yang dilakukan sekarang adalah pendataan kerusakan rumah yang terbagi menjadi tiga yaitu kerusakan berat, sedang, dan ringan.
"Saya harap pendataan harus sudah selesai pada hari Sabtu (22/2), kemudian akan ada verifikasi dan akhirnya ada penanganan," tukas Pakde Karwo.
Data tersebut akan digunakan sebagai acuan selama proses rekontruksi ini. Dari sisi pengawasan, selain melibatkan BPK dan Kejati Jatim, juga semua pihak diminta untuk melakukan pemantauan anggaran, baik akademisi maupun elemen masyarakat.
"Kami menyiapkan tim audit untuk anggaran ini. Semua pihak harus ikut mengawasi distribusi anggaran ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial," tuturnya.
Sementara itu, anggaran Rp100 miliar tersebut rinciannya, Rp65 miliar berasal dari pengalihan program rehabilitasi tidak layak huni, dan Rp35 miliar dari dana tidak terduga, sedangkan perbaikan rumah diserahkan pada Kodam V/Brawijaya.
Untuk kebutuhan air bersih, perbaikan sumur tidak dapat dipakai akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Untuk perbaikan saluran listrik akan diperbaiki oleh PLN melalui dana "Corporate Social Responshibility" (CSR).
"Perbaikan sarana dan prasarana akibat erupsi Gunung Kelud itu sangat diharapkan. Kami menargetkan minimal dua minggu sejak hari Senin (27/2) dan paling lambat satu bulan ke depannya," kata dia.
Ia juga meminta agar bencana Gunung Kelud tidak dianggap membuat masyarakat menjadi miskin. Apalagi, lanjut dia, masyarakat selama ini telah hidup harmoni bersama Gunung Kelud dan saling memberi maupun menerima.
Secara terpisah, Kepala Kejati Jatim Arminsyah menyatakan pihakan akan membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi bantuan dan dana bencana letusan Gunung Kelud.
"Saat ini, tim kejaksaan telah turun langsung mengawasi penggunaan dana dan bantuan bencana tersebut yang saat ini terus mengalir, baik dari pemerintah maupun swasta, karena itu kami mengingatkan kepada pengelola bantuan agar tidak melanggar hukum," tegasnya.(*) Foto M. Risyal Hidayat
