APNP Jatim Desak KPK Selidiki Pengacara Khofifah-Herman

Surabaya (Antara Jatim) - Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APNP) Jawa Timur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki sikap kerasnya Kuasa Hukum Khofifah-Herman Otto Hasibuan yang meminta Akil Mochtar ikut rapat pleno memutuskan hasil Pilkada 2013. "KPK harus menyelidikinya dan apa motif kengototannya yang meminta agar Akil diikutkan dalam rapat pleno para hakim, padahal jelas jelas Akil sudah ditangkap," ujar Ketua APNP Jawa Timur, Djaelani, di Surabaya, Senin. Menurut dia, sikop Otto patut dipertanyakan dan KPK seharusnya juga menyelidikinya. Apalagi Otto malah melontarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Khofifah-Herman menang, padahal masih sebatas rapat panel, bukan pleno. Sebelumnya, Otto Hasibuan dalam sebuah kesempatan mempertanyakan tidak diikutsertakannya Akil Mochtar dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) memutuskan Pilkada Jatim. Padahal, saat diputuskan Akil sudah ditangkap KPK, sehingga tidak memungkinkan Akil dilibatkan. Apalagi, keputusan Pilkada yang diputuskan MK sudah final dan mengingkat. Namun Otto justru ngotot agar Akil dilibatkan. Bahkan, akan membawa ke Dewan Etik MK karena dianggap keputusan cacat karena Akil tidak dilibatkan. "Ini jadi pertanyaan besar, bagaimana seorang pengacara ngotot dan menekan klienya agar mau dilibatkan," kata dia. KPK, katanya, harus jeli melihat sikap Otto tersebut. Padahal, sebagai kuasa hukum Khofifah-Herman dan Akil Mochtar tidak seharusnya memiliki sikap seperti itu. "Apalagi sekarang muncul tuduhan bahwa ada suap di Pilkada Jatim. Padahal suap bisa dilakukan oleh siapapun. Mereka yang kalah juga bisa melakukan hal yang sama," kata Djaelani. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengakui menjelang dilantiknya pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) sebagai Gubernur dan Wagub Jatim 2014-2019 ada indikasi upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan. Di antaranya soal komentar Akil Mochtar yang nyata tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jatim, hingga munculnya pemberitaan soal adanya koruptor kelas kakap di Jatim yang sulit terlacak. "Ini jelas ada upaya penggagalan. Namun saya percaya masyarakat Jatim tak akan terprovokasi dengan pemberitaan tersebut. Buktinya hingga saat ini situasi dan kondisi Jatim tetap kondusif," katanya. (*)