Petugas Bakesbang Linmas Surabaya Bongkar Baliho APNP

Surabaya (AntaraJatim) - Petugas Bakesbang Linmas Surabaya membongkar baliho dukungan terhadap salah satu pasangan bakal calon gubernur Jatim yang berdiri di trotoar Jalan Gubernur Suryo dan sejumlah titik lainnya karena belum mengantongi izin dan melanggar aturan pemasangan, Jumat. "Kami terpaksa membongkar karena tidak ada izinnya sama sekali. Bahkan pemberitahuan pun tidak ada," kata Kepala Bakesbang Linmas Surabaya Sumarno kepada wartawan. Selain itu, pemasangan baliho raksasa milik Aliansi Partai Nonparlemen (APNP) tersebut dinilai sembarangan. Di samping berdiri di atas trotoar depan Taman Apsari, pemasangan salah satu sisinya menempel pada penerangan jalan umum (PJU). "Kami tidak tebang pilih dan tidak mempersoalkan siapa pemilik baliho. Tapi jika tidak sesuai aturan maka tidak ada pilihan lain kecuali membongkarnya," kata dia. Dikonfirmasi terpisah, Koordinator APNP Jailani membantah tidak memberitahukan pemasangan balihonya ke Pemkot Surabaya. Ia mengaku sudah mengirim surat ke sejumlah instansi, diantaranya juga ke Satpol PP Kota Surabaya. "Kata siapa baliho kami tidak berizin. Jangankan Linmas dan Satpol PP, saya juga menghubungi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini secara langsung," katanya. Ketua Partai Barnas Jatim tersebut menyayangkan kalau sampai baliho-balihonya diturunkan oleh petugas. Baliho tersebut bertuliskan dukungan ke bakal pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Tidak sedikit pihak menyoroti pemasangan baliho itu. Di samping lokasi yang dinilai tidak sesuai, terdapat kekeliruan penyebutan periodesasi kepemimpinan gubernur. Menanggapinya, Soekarwo mengaku belum tahu karena tidak memerintahkan pemasangan baliho tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan APNP untuk menanyakan perihal baliho. Sebelumnya, dua partai yang tergabung dalam APNP yakni Partai Matahari Bangsa dan Partai Buruh menyoroti pemasangan baliho karena lambang kedua partai tersebut terpampang di baliho. Padahal, dua partai tersebut mengaku belum memberikan keputusan resmi terkait Pilkada Jatim 2014-2019. "Partai kami bagian dari APNP, tapi tidak pernah diajak komunikasi tentang pemasangan baliho. Padahal PMB belum tentu mendukung Karsa di Pilkada Jatim," ujar Ketua Majelis Imarah PMB Jatim Syafrudin Budiman. Hal senada dikatakan Ketua Umum DPP Partai Buruh Sonny Pudjisasono yang mengaku belum memastikan dukungan ke Karsa. Menurut dia, adanya lambang Partai Buruh hanya klaim sepihak dan disebut liar atau ilegal. (*)