Dirjen PMD Tidak Keluarkan Teguran Soal Pilkades

Bojonegoro (Antara Jatim) - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tidak mengeluarkan teguran kepada Pemkab Bojonegoro, Jatim, soal pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di daerah setempat yang tetap digelar sebelum pemilu 2014. "Dirjen PMD tidak mengeluarkan teguran kepada pemkab, meskipun pilkades di Bojonergoro tetap digelar sebelum pemilu 2014," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Bojonegoro Ali Machmudi, Kamis. Ia menjelaskan pihaknya pernah menerima surat edaran (SE) dari Dirjen PMD yang berisi seluruh daerah di Indonesia dilarang menggelar pilkades tahun ini disebabkan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Sesuai SE Dirjen PMD tersebut semua daerah baru diperbolehkan menggelar pilkades tahun 2015," jelasnya. Namun, katanya, pilkades di 217 desa di daerahnya tetap dilaksanakan sebelum pemilu 2014 dengan jadwal dimulai sejak 1 Januari lalu sampai 16 Februari. "Pilkades tetap digelar sebelum pemilu 2014, sebab badan permusyawaratan desa (BPD) sudah menjadwalkan adanya pilkades di desanya masing-masing," jelasnya. Apalagi, katanya, sosialisasi pilkades suydah berjalan sejak empat sampai enam bulan sebelum masa berakhirnya jabatan kepala desa (kades). Selain itu, katanya, kalau pilkades ditunda, maka biaya yang harus dikeluarkan calon kepala desa (cakades), di antaranya,sosialisasi,membuka pintu rumah menerima tahu, akan semakin besar. "Cakades akan mengeluarkan biaya besar, kalau pepalsakaan pilkades ditunda," ujarnya. Yang jelas, katanya, pelaksanaan pilkades yang berjalan sejak 1 Januari lalu yang melaksanakan ada 16 desa. Mengenai tingkat kehadiran pemilih dalam pilkades, ia menyebutkan dalam pelaksanaan pilkades di 16 desa tersebut cukup tinggi rata-rata sekitar 80 persen, bahkan ada satu desa yang tingkat kehadirannya 90 persen. Ditanya kemungkinan tingginya tingkat kehadiran pemilih pilkades karena ada uang saku, Ali mengaku belum tahu. "Kami belum menerima ada laporan masuk pilkades yang sudah berjalan ada pemberian uang saku kepada pemilih," kilahnya. (*)