Pergunu Harapkan Presiden Perhatikan Guru Pesantren

Pamekasan (Antara Jatim) - Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mengharapkan kebijakan politik Presiden RI hendaknya bisa memihak kepada para guru tidak tetap (GTT) di pondok pesantren, mengingat kesejahteraan guru pesantren kini masih memprihatinkan. "Honor guru di pondok pesantren di Madura ini sangat kecil, yakni antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu, dan sampai saat ini belum mendapatkan perhatian seius pemerintah," kata Ketua II Pengurus Cabang Pergunu Sumenep Imam Suhairi dalam rilis yang diterima Antara, Jumat siang. Persoalan GTT pondok pesantren dan GTT yang mengajar di sejumlah yayasan di Pulau Madura, kata dia, sebenarnya sudah menjadi "rahasia umum" bahkan telah diketahui oleh masing-masing pemkab di empat kabupaten di Madura. Hanya saja, kondisi tersebut belum sepenuhnya diperhatikan, bahkan terkesan terabaikan, walaupun lembaga pendidikan pesantren dan yayasan di Madura banyak memberikan kontribusi dan turut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. "Justru di Madura ini, termasuk di Sumenep, lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren dan yayasan, jauh lebih banyak dibanding lembaga pendidikan yang dikelola langsung oleh pemerintah atau lembaga pendidikan negeri," ujarnya, menjelaskan. Kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono selama tiga hari di Pulau Madura, sebenarnya diharapkan akan memberikan angin segar bagi kemajuan pendidikan di Pulau Garam itu, termasuk memberikan perhatian khusus kepada para GTT di pondok pesantren dan yayasan. Akan tetapi, Pergunu menilai, kunjungan presiden kurang memperhatikan masalah pendidikan dan lebih ditekankan pada bidang politik, budaya dan ekonomi. Hal itu diketahui dari berbagai jenis kegiatan selama berada di Madura, yakni Sampang, Sumenep, Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan. Di Sampang, presiden hanya fokus pada persoalan kasus Syiah-Sunni, di Sumenep pada perkenalan dengan para tokoh ulama dan tokoh masyarakat, serta meninjau cagar budaya dan lahan garam. Sedangkan di Pamekasan pada hanya di bidang pertanian dan kerajinan batik. "Kalaupun di Bangkalan sempat mampir ke UTM, itu kan sebenarnya lembaga yang telah maju dan tenaga pendidiknya juga sangat sejahtera dibanding tenaga pendidik seperti GTT di pesantren dan yayasan," kata Imam Suhairi. Selain guru pesantren dan yayasan, menurut Pergunu yang juga perlu menjadi pertimbangan kabijakan politik pemerintah pusat, dalam hal ini presiden secara langsung adalah perhatian sarana dan prasana lembaga pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan di Madura, termasuk perhatian kepada guru yang mengajar di daerah itu. Sebenarnya, dalam pandangan Pergunu, sejak tahun 2011, pemerintah sudah memberikan perhatian lebih kepada para guru dengan memberikan tunjangan profesi pada guru melalui Disdik dan Kemenag. Hanya saja dalam praktiknya, tunjangan yang menjadi hak guru sering disalahgunakan bahkan di Sumenep ada yang belum terbayar hingga dua tahun. Atas dasar itulah, maka Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini meminta kepada Presiden RI agar untuk Pulau Madura juga diperhatian masalah pendidikan, demi keberlangsungan terciptanya tatanan masyarakat Madura yang lebih terdidik, serta maju di dunia pendidikan. "Hal ini bisa tercapai jika didukung oleh kebijakan politik pemerintah di tingkat pusat," tuturnya. Secara khusus, organisasi guru dibawah naungan organisasi keagamaan NU ini meminta empat hal. Pertama, agar presiden memerhatikan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT), terutama yang mengajar di yayasan dan pondok pesantren bisa mendapat honor yang lebih layak, minimal secara dengan upah minimum regional (UMR). "Kedua, kami meminta pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan guru kepulauan (terpencil) dan guru yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil," ucapnya. Tuntutan ketiga, Pergunu meminta agar pemerintah hendaknya meningkatkan sarana transportasi laut dan fasilitas lainnya bagi warga kepulauan, demi peningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan tuntutan yang keempat, meminta agar pencairan dana tunjangan sertifikasi guru di lingkungan Kemenag yang tidak terbayar sejak 2011 hingga sekarang agar segera dicairkan.(*)