Bangkalan (ANTARA) - Kementerian Sosial Republik Indonesia memutuskan untuk melibatkan guru dari lembaga pendidikan pesantren dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk memenuhi kebutuhan guru Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
"Keputusan Kemensos RI untuk melibatkan institusi Kemenag dan lembaga Pondok Pesantren ini, setelah dilakukan pemantauan langsung dan diketahui bahwa tenaga pendidik untuk SR di Bangkalan masih kurang," kata Bupati Bangkalan Lukman Hakim di Bangkalan, Jawa Timur, Senin.
Bupati menjelaskan, pelibatan tenaga guru dari Kemenag dan pondok pesantren itu dilakukan, karena dalam pelaksanaannya SR menerapkan pola pendidikan sehari penuh dan siswa diharuskan tinggal di asrama.
"Jadi di luar jam sekolah formal, butuh guru pembimbing yang akan bertugas untuk memberikan pendidikan kepada mereka dan guru tersebut bisa didatangkan dari Kemenag dan pondok pesantren yang ada di Bangkalan ini," katanya.
Bupati menjelaskan, pembukaan SR di Kabupaten Bangkalan akan dimulai pada 30 September 2025 berupa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
"Mensos RI Syaifullah Yusuf sudah datang langsung ke Bangkalan pada 27 September kemarin, melakukan peninjauan langsung dan menyatakan bahwa SR di Bangkalan sudah layak untuk dioperasikan," kata bupati.
SR di Kabupaten Bangkalan sementara ini ditempatkan di Balai Diklat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Bangkalan.
Jumlah siswa terdaftar yang akan mengikuti jenjang pendidikan di Sekolah Rakyat ini sebanyak 67 orang, untuk tingkat SD dan SMP.
Selain mendapat pendidikan gratis, para siswa juga akan disediakan asrama khusus serta dididik oleh tenaga pendidik profesional.
Sekolah Rakyat ini merupakan program khusus di bidang pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain di Bangkalan, SR di Pulau Madura juga telah digelar di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, sedangkan untuk Kabupaten Sampang akan dibuka pada tahun 2026.
