Kepala BNP2TKI: Malaysia Terlibat Perdagangan Manusia

Oleh Budi Setiawanto Jakarta (Antara) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihak-pihak di Malaysia terlibat dalam perdagangan manusia dengan menerima TKI di negeri itu yang menjadi korban praktik ilegal itu. Jumhur di Jakarta, Kamis, menegaskan Malaysia masih saja menerima dan memberi visa kerja kepada para korban perdagangan manusia ini. "Bahkan jumlah pemberian visa ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari 100 ribu orang, dan artinya Malaysia bisa dikatakan turut serta dalam tindakan kriminal perdagangan manusia," tandasnya. Menurut Kepala BNP2TKI, sudah jelas bahwa penempatan PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) yang dilakukan perseorangan tanpa melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang dikontrol pemerintah adalah bentuk perdagangan manusia. Ia menunjuk kasus seorang TKI atas nama Walfrida diancam hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Malaysia, sungguh merupakan tindakan yang tidak masuk akal, karena mengancam korban yang hidup dalam penderitaan dan tereksploitasi yang sangat mungkin sewaktu-waktu berbuat kalap. Walfrida Soik warga NTT yang dituntut hukuman mati di Malaysia karena dituduh membunuh pemberi kerja, menurut dia, jangan hanya dilihat dari soal teknis hukum material. "Hal ini harus ditarik lebih jauh karena Walfrida adalah korban perdagangan manusia," tukasnya. Kepala BNP2TKI mendesak Malaysia membebaskan Walfrida dari ancaman hukuman mati, dan pemerintah Malaysia harus menghentikan pengeluaran visa untuk jenis itu dan sekaligus meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang telah banyak menjadi korban dari perdagangan manusia. Ia juga minta semua pihak yang terkait seperti LSM, serikat buruh, ormas, dan khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI terus berjuang memastikan dengan segala upaya untuk membebaskan Walfrida dari ancaman hukuman mati. "Saat ini memang bangsa kita sedang dalam keadaan butuh pekerjaan, namun bukan berarti bangsa ini dengan mudah bisa dilecehkan," katanya, menegaskan. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia merdeka bukan karena hadiah, tetapi karena perjuangan yang patriotik.(*)