Puluhan Siswa SMP di Tulungagung Bolos UN

Tulungagung (Antara Jatim) - Puluhan siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian nasional (UN) tingkat SMP di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tidak mengikuti ujian hari pertama dan kedua tanpa disertai alasan jelas, diduga mereka sengaja membolos atau mengundurkan diri. "Peserta yang tidak mengikuti ujian tanpa disertai alasan jelas otomatis dinyatakan tidak lulus ujian nasional. Mereka harus mengulangnya tahun depan dengan mengikuti kegiatan belajar-mengajar kelas XII," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Marjadji, Selasa. Dijelaskan, hingga hari kedua UN, tercatat ada 39 siswa/peserta yang tidak mengikuti ujian nasional. Rinciannya, tiga siswa beralasan sakit, satu siswa tanpa keterangan, dan 35 lainnya diketahui sudah membolos sekolah jauh hari sebelum UN mulai digelar. "Yang 35 siswa ini dinyatakan 'DO' karena mereka membolos sejak lama," terangnya. Lanjut Marjadji,terkait siswa tak hadir tanpa keterangan yang diketahui dari SMPN 1 Karangrejo, pihak sekolah bersama penitai UN masih mencoba mencari tahu keberadaannya. Jika ternyata sakit dia akan diikutkan program UN susulan, namun jika tetap tanpa ada keterangan siswa bisa langsung dinyatakan tidak lulus. "Kami masih mencari tahu permasalahannya apa sehingga tidak bisa ikut UN. Kasihan jika dia tidak ikut UN dan dinyatakan tidak lulus," katanya. Pelaksanaan UN tingkat SMP di Tulungagung secara keseluruhan berjalan lancar. Namun pelaksanan UN tingkat SMA/SMK/MA yang digelar di SMK 1 Boyolangu sempat bermasalah. Informasi dari sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung, masalah mencuat akibat kecerobohan seorang pengawas yang membantu siswa dengan menyobek naskah UN dengan LJK sehingga barkode soal dan LJK 12 siswa tertukar. Terkait permasalahan tersebut, Marjadji membenarkan, namun untuk siswa sama sekali tidak terancam tak lulus. "Maksud pengawas itu baik yakni membantu siswa menyobek naskah soal dengan LJK. Tapi itu sudah teratasi, kami berkoordinasi dengan provinsi," jelasnya.(*)