Pacitan Prioritaskan Pembangunan Daerah Perbatasan

Pacitan (Antara Jatim) - Bupati Pacitan, Jawa Timur, Indartato memastikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan akan menjadi prioritas dalam tiga tahun sisa masa jabatannya. "Pembangunan di daerah perbatasan ke depan harus lebih diintensifkan agar kesejahteraan masyarakat tidak jauh tertinggal, terutama pemenuhan sarana dan prasarana umum, baik jalan, jembatan, sekolah, pusat kesehatan dan lain sebagainya," katanya, Sabtu. Penegasan itu sekaligus mengonfirmasi hasil tilik desa yang dilakukannya bersama seluruh jajaran forum pimpinan daerah (forpimda) dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) se-Kabupaten Pacitan, di Kecamatan Ngadirojo, Rabu (20/3). Menurutnya, desa-desa maupun kecamatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan daerah/kabupaten tetangga memiliki peran strategis dalam hal pertumbuhan ekonomi, budaya, maupun keamanan. Ia lalu mencontohan Desa Wonoasri, Kecamatan Ngadirojo yang memiliki wilayah berbatasan dengan Desa Mrayun, Kecamatan Mrayun Kabupaten Ponorogo. Sebagai desa baru hasil pemekaran tahun 2007, masyarakat Wonoasri sangat membutuhkan perhatian untuk mengejar pembangunan. Di desa ini, banyak fasilitas infrastruktur penting yang rusak parah atau bahkan belum tergarap sama sekali, padahal secara ekonomi perkembangan desa cukup menjanjikan. "Pemerintah Kabupaten Pacitan Insyaallah akan menjadikannya sebagai prioritas penanganan hingga 2014," kata Bupati. Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, Budianto mengakui sebagian besar infrastruktur jalan di daerahnya rusak berat. Ia mengungkapkan panjang atau volume jalan yang mengalami kerusakan dengan kategori berat mencapai 300 kilometer atau sekitar 35 persen dari total panjang infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat, yakni 798 kilometer. Untuk memperbaiki sarana pendukung mobilisasi warga itu, Pemkab Pacitan sebenarnya telah menganggarkan dana sebesar Rp12 miliar, terutama untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat. Namun, anggaran tersebut menurut Budianto belum sebanding dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan volume/tingkat kerusakan jalan. "Jumlah anggaran yang tersedia belum mencukupi," ujarnya.(*)