"Framing" pada pemerintah dan pentingnya literasi digital

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Entah apa sebabnya, akhir-akhir ini bermunculan sejumlah framing yang menyasar pemerintah, bahkan tokoh sekelas Prof Amien Rais pun terjebak melakukan framing yang bersumber dari media sosial (medsos).

Setelah teman dekatnya mengalami kesulitan menemui Presiden Prabowo, maka Prof Amien Rais sampai pada kesimpulan bahwa Seskab menjadi sumber kendala yang dihadapi temannya itu dengan “melempar” isu lewat medsos terkait Presiden dan Seskab yang mencomot dari medsos.

Tidak hanya itu, dua program besar pemerintah pun menjadi sasaran empuk serangan framing itu yakni Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, framing SR terkait isu harga sepatu untuk siswa SR sebesar Rp700 ribu per pasang dengan total anggaran Rp27 miliar. Anggaran itu langsung disambar publik/medsos sebagai korupsi.

Program MBG pun tak luput dari framing itu mulai dari kasus keracunan yang selama 30 hari pada Januari 2026 mencapai 1.929 kasus, lalu isu siswa di Pemalang yang dikeluarkan karena mengkritik MBG, dan isu dana untuk petugas MBG yang “mengalahkan” honor guru.

Terkait “framing” harga sepatu siswa SR yang mencapai Rp700 ribu per pasang dengan total anggaran Rp27 miliar, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa angka Rp700 ribu bukanlah harga final, melainkan hanya angka perencanaan (ceiling price) yang disusun di awal.

Angka ini nantinya akan melalui proses lelang dan pengadaan yang terbuka, transparan, dan kompetitif. Hasil lelang itu pasti akan jauh di bawah angka rencana awal. “Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti hasilnya bisa jauh di bawah itu,” ujar Gus Ipul.

Mensos pun menegaskan komitmennya menjaga integritas, memastikan tidak ada lobby, titipan, atau rekayasa/korupsi. Bahkan, Mensos pun telah menemui KPK dan berjanji akan menjadi orang pertama yang melapor jika menemukan kecurangan.

Terkait MBG, Presiden pun menyatakan siap membawa pelaku korupsi dalam MBG, sehingga program prioritas itu tidak disalahartikan.

Persepsi

Nah, realitas yang disampaikan Mensos itu pun dikalahkan oleh persepsi lewat medsos yang sudah habis-habisan menyalahkan pemerintah, banyak komentar yang belum tahu duduk perkara tapi viral.

Persepsi itu disebut Filsuf Yunani Aristoteles sebagai bukan kebenaran bila tidak sesuai dengan realitas. Ibarat orang buta memegang gajah, bila memegang belalai akan menilai gajah itu panjang, tapi bila memegang telinga akan menyimpulkan gajah itu lebar.

Artinya, framing atau jebakan mis-informasi/dis-informasi ala medsos bukanlah realitas.

Contoh lain yang tak kalah viral adalah kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz pada April 2026, apalagi ditambahi lagi oleh ungkapan pelaut Indonesia, Adrian Umar, yang menayangkan video percakapan dirinya dengan awak kapal itu yang menyebut seluruh awak kapalnya adalah warga negara India.

Kapal Indonesia dengan awak kapal dari India, apa nggak ada pelaut Indonesia yang mampu? Tayangan video itu pun menyebar cepat dengan menyayangkan pihak Pertamina, padahal kapal itu memang disewa India, sehingga awak kapalnya dari warga India.

“Bully” yang sama juga dialami Menag Prof KH Nasaruddin Umar yang berkali-kali disoal dengan isu manipulasi ajaran agama, seperti zakat tidak wajib, berkurban dengan uang, dan lainnya, padahal tokoh sekelas Menag tidak akan mungkin mengubah ajaran agama.

Dalam ceramah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS), Menag Prof KH Nasaruddin Umar menjelaskan video “Menag Ajak Tinggalkan Zakat” itu hanya potongan yang aslinya ajakan dirinya kepada umat Islam untuk meningkatkan kedermawanan agar tidak hanya fokus zakat yang 2,5 persen, tapi ada infak, sedekah, dan wakaf dengan nilai lebih besar.

Ya, medsos benar-benar bising dengan kritik yang sesungguhnya tidak dapat disebut kritik, karena tidak terkait kebijakan/regulasi, melainkan sudah mengarah pada olok-olok kepada individu/person/sosok pemerintah seperti “framing” Amien Rais menyoal sosok Presiden, bukan kebijakan Presiden.

Tidak hanya pemerintah, pesantren juga menjadi sasaran framing pada setiap menjelang tahun ajaran baru, seolah disengaja pada setiap tahun.

Tahun ini, ada sosok pelaku kekerasan seksual di Pati yang dikenal sebagai Kiai Asyhari, padahal penelusuran PWNU Jateng menemukan Kiai Asyhari itu bukan kiai, tapi tabib/dukun yang mendirikan lembaga pendidikan yang bukan RMI (asosiasi pesantren) seperti framing pra-tahun ajaran baru itu.

Pentingnya literasi digital

Perlu ditegaskan kembali bahwa mengkritisi kebijakan pemerintah itu bukan hal yang dilarang. Justru dalam demokrasi, kritik adalah hal yang sangat sehat dan diperlukan sebagai kontrol sosial.

Namun, kritik yang benar adalah kritik pada kebijakan/regulasi/keputusan dan disampaikan dengan berbasis data, bukan kritik pada person, karena soal person itu berarti olok-olok (berbasis prasangka dan kebencian), person itu bukan kritik dan person itu tidak ada kaitan dengan publik.

Kalau kebijakan/regulasi/keputusan itu terkait publik, kalau person tidak ada kaitan.

Faktanya, medsos memang sangat rentan dengan emosi, fitnah, dan anti-kebaikan, yang pernah disebut Nabi Muhammad SAW dengan istilah muflis (bangkrut/pailit), sebagaimana dikisahkan dalam percakapan Nabi dengan para sahabat dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah.

“Sesungguhnya orang muflis/bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada Hari Kiamat dengan membawa amal kebaikan dari shalat, puasa, dan zakat, tapi mereka dahulu pernah mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain, maka amal baik mereka diberikan kepada orang yang disalahi, apabila amal baik mereka sudah habis dan belum lunas, maka diambilkan kesalahan orang yang disalahi dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke Neraka”.

Nasib bangkrut/pailit terkait ucapan/olok-olok itu bisa lebih runyam lagi bila dilakukan lewat medsos, karena jejak digital akan selalu tersimpan. Ya, medsos itu memang memiliki kerentanan/kelemahan karena medsos atau informasi digital itu memiliki banyak jebakan digital, yang dalam buku “Kesalehan Digital” (2023) disebut 75 persen dari 12 jebakan digital yang dikupas dalam buku itu adalah negatif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Benar, perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi. Jika dulu informasi/berita hanya datang dari televisi, radio, dan surat kabar, kini siapa pun bisa menjadi penyebar informasi hanya dengan sebuah ponsel dan akun media sosial. Dari sini muncullah Homeless Media, buzzer, dan influencer yang “mengatur” publik.

Homeless Media adalah istilah yang menggambarkan media independen yang bergerak di luar struktur media konvensional. Mereka tidak memiliki kantor besar, organisasi formal, atau jaringan redaksi seperti media mainstream, apalagi regulasi/etika, kecuali mengandalkan kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan akses dengan audiens (podcast, live streaming, video pendek, kanal YouTube, akun anonim di medsos).

Seolah, mereka paling benar, apalagi ada buzzer/influencer.

Ya, Homeless Media, Buzzer dan Influencer itu hanya mengandalkan kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan akses, namun medsos hingga kini tidak memiliki tiga keunggulan media konvensional, yakni trust (akurasi/sanad), etika (netral/konten publik), dan kualitas (karakter/rujukan), yang dapat disebut sebagai “kesalehan” di era digital.

Nah, tiga keunggulan jurnalisme (sanad/akurasi, etika/konten pro-publik, kualitas/rujukan/bermanfaat) itu penting untuk dikampanyekan kepada masyarakat melalui literasi digital, karena tulisan harus dilawan dengan tulisan, framing harus dilawan dengan literasi yang masif, sehingga kesalehan digital bisa tumbuh di tengah masyarakat serba bebas.

*) Edy M Ya’kub adalah penulis buku “Kesalehan Digital” (2023), dan Redaktur LKBN ANTARA hingga 2025.