Menko Zulhas minta Pemda dukung MBG dan jaga harga pangan selama Ramadhan

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah mendukung penuh Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjaga stabilitas harga dan stok pangan saat bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 melalui kebijakan yang terukur dan efektif.

“Seluruh pemerintah daerah, ada 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan utama MBG. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat atau tidak ikut terlibat,” kata Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Kamis.

Ia menegaskan, ketentuan tersebut telah diatur sehingga seluruh pemerintah daerah wajib mendukung suksesnya program MBG.

Menurut dia, dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Zulhas meminta perhatian pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Ia menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga pangan tidak boleh naik dan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra yang mampu mengendalikan gejolak pasar.

“Oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan yang ekstra agar bulan puasa dan Lebaran nanti harga bisa terkendali,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan capaian pelaksanaan MBG di wilayahnya tergolong tinggi, baik dari sisi jumlah maupun kualitas layanan.

Menurut Emil, berdasarkan data terbaru yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang.

“Jumlah SPPG operasional di Jawa Timur cukup tinggi, tetapi yang utama adalah menjaga kualitas. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu ikhtiar agar anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” ujar Emil.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam percepatan program MBG di Jawa Timur karena memungkinkan dialog antara kementerian/lembaga dengan para bupati, wali kota, serta ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG di kabupaten/kota.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan masukan terkait percepatan operasional SPPG yang telah terdaftar, namun belum beroperasi serta kebutuhan tambahan SPPG di wilayah aglomerasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).