Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya menggandeng 32 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta guna memberikan beasiswa bagi mahasiswa prasejahtera di kota setempat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Kamis, menyatakan kebijakan ini merupakan wujud nyata implementasi Pancasila dan gotong royong dalam membangun kota.
"Hari ini hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta hadir. Memang ada beberapa yang berhalangan, tetapi secara keseluruhan partisipasi sangat besar," katanya.
Ia mengatakan, jangkauan bantuan pendidikan tahun ini meningkat dari 3.000 mahasiswa menjadi 24.000 mahasiswa penerima bantuan yang tak lepas dari adanya evaluasi sistem dan kolaborasi dengan pihak kampus.
Mengenai pendanaan bantuan pendidikan, kata dia, Pemkot Surabaya menyiapkan dana sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar untuk tahun 2026.
"Tahun ini lebih besar, tapi yang terpenting bukan jumlahnya, melainkan jangkauannya yang jauh lebih luas. Kebijakan ini diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera (Desil 1–5) dengan prinsip satu keluarga minimal satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan," tuturnya.
Ia menjelaskan, kerja sama ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa perguruan tinggi negeri tidak dapat melakukan perubahan karena kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pihak kampus.
"Tapi hari ini terbukti bahwa perubahan bisa dilakukan, jika niatnya untuk membantu rakyat kecil," ujarnya.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada perguruan tinggi negeri terkait beberapa anak di Kota Surabaya yang mengisi data ekonomi orang tua tidak sesuai dengan kondisinya.
"Saya mohon, jangan anak-anak ini (yang memberikan data tidak sesuai) dihukum. Yang penting mereka tetap bisa kuliah. Soal UKT, biar menjadi tanggung jawab saya," ucapnya.
