Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Inggris untuk memperkuat kolaborasi kepemimpinan iklim global setelah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil tahun lalu.
"Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belem belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim. Secara khusus, kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian serta kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan bilateral antara Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Indonesia dan United Kingdom Special Representative for Climate, Rachel Kyte di London, Inggris yang menjadi momentum penting dalam memastikan komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
Pernyataan Menteri Hanif memastikan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.
Urgensi kerja sama itu semakin nyata dengan kondisi mengingat bencana hidrometeorologi di Indonesia baru-baru ini di Sumatera memperlihatkan dampak sangat masif. Lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.
"Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan," jelas Hanif.
Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam. Indonesia memandang solusi berbasis alam/nature-based solution (NbS) sebagai komponen kritis dalam respons.
"NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang," tutur Hanif.
Dalam kesempatan itu dia menyoroti nota kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero Inggris sebagai fondasi yang kuat dan percaya penting untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret.
"Dari sisi kami, prioritas mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi; pengembangan sistem informasi dan peringatan dini; peningkatan akses dan penggunaan data spasial beresolusi tinggi; serta pembentukan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap," tuturnya.
Langkah itu menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya berbicara komitmen, tetapi mendorong langkah teknis nyata.
