Oleh Edy M Ya'kub (Surabaya) - Diakui atau tidak, kegaduhan politik mewarnai tahun 2012, karena kalangan elite berkonflik antarlembaga, kelas menengah menjadikan jejaring sosial sebagai alat politik, dan kelas bawah pun bertindak anarkis atau tidak sabaran. "Hal itu sangat mungkin dipengaruhi otonomi daerah yang disorientasi, karena para pemimpin tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan parpol, sehingga kebijakan Presiden kadangkala tidak jalan karena kepala daerah bukan demokrat," kata penulis buku 'Memimpin di Era Politik Gaduh' Zaenal A Budiyono di Surabaya, 4 Desember 2012. Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi itu mencontohkan ledakan gas elpiji selalu diarahkan pada pertanggungjawaban Presiden, padahal urusan seteknis itu seharusnya menjadi urusan daerah. "Gubernur dan Bupati atau Wali Kota pada ke mana?" katanya. Tidak hanya otonomi daerah dan konflik pada tiga lapisan masyarakat (elite, menengah, bawah), namun kegaduhan juga disumbang media massa yang "dikuasai" politisi, apalagi kekuasaan Presiden tidak sebesar di Era Orde Baru, karena urusan anggaran saja harus ke DPR/DPRD. "Dalam kegaduhan politik seperti itu, maka Presiden harus bijak, sehingga ada saja yang bilang Presiden tidak tegas, padahal sikap Presiden soal KPK yang berkonflik adalah tegas, termasuk soal Presiden soal Ambalat justru sangat tegas, bahkan hampir saja terjadi 'bentrok' dengan Malaysia," katanya. Hal itu dibenarkan Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi Brigjen TNI Dr Ahmad Yani Basuki MSi. "Memimpin negara di era Politik Gaduh itu tidak mudah, karena fitnah sangat mungkin ada di mana-mana, sehingga pemimpin harus ekstra sabar. Misalnya, demo yang menyamakan orang dengan kerbau tentu akan membuat keluarga siapa pun tersinggung, tapi Presiden SBY sanggup menahan diri," katanya. Ia mengaku Presiden SBY mengutamakan cara-cara konstitusional, seperti saat MK membubarkan BP Migas, maka ribuan karyawan terancam dan sejumlah investor pun terancam. "Presiden SBY langsung menerima putusan MK dengan menjalankan solusi MK yakni mengembalikan fungsi BP Migas ke Kementerian ESDM sehingga tidak mengorbankan karyawan dan investor, tapi tidak menyalahi konstitusi," katanya. Namun, ia mengakui kegaduhan politik itu mengakibatkan terganggunya iklim kondusif bagi investasi. "Banyak kalangan mengakui perekonomian Indonesia dalam kondisi yang baik dan terus tumbuh. Hanya saja, momentum tersebut sedikit terhambat akibat adanya kegaduhan politik yang menguras energi. Kita bisa mencapai lebih dari yang ada hari ini jika semua elemen politik bersatu dan mengedepankan kepentingan nasional," katanya. Oleh karena itu, sikap Presiden SBY yang bijak dan konstitusional itu penting di tengah kegaduhan politik. Buktinya, Presiden SBY justru mendapat banyak pengakuan dari luar negeri. "Ada banyak penghargaan untuk Indonesia dalam delapan tahun terakhir. Artinya, dunia melihat kita berada pada jalur yang benar dalam pembangunan. Tidak mungkin lembaga-lembaga kredibel itu memberikan penghargaan jika tidak ada capaian apa pun," katanya. Politik sunyi Dalam diskusi buku itu, Rektor IAIN Surabaya Prof Abd A'la mengajak masyarakat untuk melihat presiden siapa pun secara objektif. "Jangan melihat secara parsial, lihatlah kekurangannya dan juga lihatlah kelebihannya," katanya. Dengan sudut pandangan yang tidak parsial, maka masyarakat akan bisa melihat situasi tidak secara "hitam-putih", seperti saling menghujat dengan kesimpulan negara gagal atau fitnah macam-macam. "Media juga terkesan menjadi alat politik, karena CNN saja saat AS menyerang Afghanistan justru memihak AS, sedangkan kita justru menjelek-jelekkan negara sendiri di depan orang asing, baik media maupun individu," katanya. Namun, ia menyarankan media massa tidak harus memihak yang salah seperti itu, namun media hendaknya tidak asal kritik atau meneruskan kritik orang, melainkan media harus menyajikan data dari dua pihak, sehingga mengajarkan masyarakat untuk objektif. Walhasil, politik itu cukup gaduh di kalangan elite kelas atas dan menengah, sedangkan masyarakat kelas bawah justru mengalami "politik sunyi" atau terabaikan akibat "debat kusir" antara elite kelas atas dengan kelas menengah. "Politik sunyi" yang dialami masyarakat kelas bawah itu terlihat gamblang dari sudut pandang Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa saat berbicara pada seminar nasional "Kepemimpinan Pemuda: Menciptakan Tatanan Sosial dan Politik yang Pro-Rakyat" di IAIN Sunan Ampel Surabaya, 20 Desember 2012. "Kalangan yang tidak memihak rakyat dan tergoda kekuasaan itu bukan hanya politisi dan birokrat, tapi juga kalangan akademisi. Akademisi yang jadi pejabat itu langsung mendadak lupa kepada rakyat, bahkan ada geolog yang mengumumkan bahwa tambang yang ditemukan di Halmahera Selatan adalah Tembagapura, padahal emas, intan, dan platinum (emas putih)," katanya. Tidak hanya itu, kalangan akademisi juga "mengamini" data pemerintah bahwa kemiskinan itu tinggal 13,3 persen, padahal data itu mengacu pada jumlah penduduk berpenghasilan minimal 1 dolar AS. "Kalau acuannya mengikuti Bank Dunia yang menggunakan standar kemiskinan dengan minimal 2,5 dolar AS, maka kemiskinan kita masih puluhan juta orang. Tapi, ada yang lebih penting dari sekadar angka kemiskinan yang banyak atau sedikit, namun pemerataan masih belum dijadikan fokus," katanya. Bahkan, realitas yang lebih parah adalah impor garam, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan. Atau, impor beras, jagung, dan singkong, padahal Indonesia merupakan negara agraris. "Jadi, bukan hanya komitmen kepada rakyat yang tidak ada, melainkan komitmen kepada mayoritas rakyat juga tidak ada, yakni masyarakat petani. Di Malaysia, pemerintah memberi kebijakan khusus bagi anak-anak petani untuk mendapatkan beasiswa pendidikan," katanya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bagus patut diapresiasi, tapi pemerataan yang masih jelek harus dikritisi. "Buat apa pertumbuhan ekonomi bagus dengan adanya PT Freeport sejak tahun 1970-an, tapi masyarakat Timika hingga sekarang masih miskin. Jadi, pemerataan itu jauh lebih penting," katanya. Jadi, politik gaduh harus diakhiri dengan penyajian data yang akurat untuk saling belajar, sebab hal terpenting justru bukan "debat kusir" tapi memihak publik agar masyarakat tidak mengalami "politik sunyi" di republik yang cukup indah ini. (*)


Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA 2026