Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur gelar bakti sosial bersama Yayasan Mawar Sharon Peduli (MSP) dengan membagikan 1.000 paket sembako serta 1.000 porsi makan gratis bagi warga sekitar Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan pembagian paket sembako dan makanan gratis bukan sekadar bantuan materi, melainkan merupakan wujud sinergi sosial antara Yayasan MSP dan Polri untuk meringankan beban masyarakat.
"Ini menunjukkan kepedulian MSP dan Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan," kata Subandi dalam keterangannya di Sidoarjo, Kamis.
Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Christian Tobing, Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0816/Sidoarjo Letnan Kolonel (Letkol) Czi Shobirin Setio Utomo serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto tersebut, dinilainya juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kepedulian antarwarga.
Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga yang sedang kesulitan maupun lansia serta warga rentan lainnya.
Menurutnya, kepedulian kecil dari banyak pihak akan menjadi suatu kekuatan besar bagi komunitas dalam menebar kebaikan.
Subandi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo juga berkomitmen akan terus mendukung kegiatan inisiatif kemanusiaan dan program sosial serupa yang berpihak pada masyarakat.
Ia berjanji akan memperkuat koordinasi dengan organisasi masyarakat, lembaga sosial, dan aparat keamanan untuk memperluas jangkauan bantuan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.
Sementara itu, Pembina Yayasan MSP Pendeta (Pdt) David Lauli juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Sidoarjo atas dukungan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini juga akan menumbuhkan semangat melayani bagi kota yang kita cintai, kota Sidoarjo,” katanya.
David mengatakan pembangunan sosial tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak sendiri melainkan dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan serta tokoh masyarakat dan para relawan.
