Banyuwangi (ANTARA) - Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha memantau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis, memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai harapan.
"Kami ke Banyuwangi untuk melihat langsung dapur umum (SPPG) yang sudah beroperasi, apakah sudah sesuai dengan standar operasional BGN atau belum," kata Dadang Hendra Yudha.
Kalaupun ada kekurangan, lanjut dia, BGN akan melakukan koreksi dan perbaikan sesuai standar operasional dan tujuannya agar supaya outcome-nya sama, yakni dapur memberikan makanan sesuai standar gizi yang sudah ditentukan.
Dadang mengatakan standar BGN yang harus dipenuhi oleh dapur MBG (SPPG) mencakup empat aspek yakni standar kecukupan kalori, standar komposisi kandungan gizi atau persentase angka kecukupan gizi.
Aspek tersebut, kata dia, harus diperhatikan keseimbangan antara jumlah asupan karbohidrat, protein hewani/nabati, dan seratnya.
"Jumlah kebutuhan kalori dan kebutuhan gizi berbeda-beda antara anak SD, SMP, SMA, juga untuk ibu hamil dan menyusui. Semuanya harus diukur dan dipastikan sesuai oleh ahli gizi yang bertugas di SPPG," kata Dadang.
Kemudian, standar BGN ketiga yakni standar higienis atau kebersihan dan standar keempat adalah standar keamanan.
"Standar higienitas dan standar keamanan ini wajib diterapkan di semua SPPG, baik higienitas dan keamanan mulai bahan baku, proses produksi, pendistribusian dan penyimpanannya. Keempat standar BGN ini harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pengelola SPPG," ucap Dadang.
Pada kesempatan itu Deputi Dadang juga mengajak daerah untuk turut berkolaborasi menyukseskan Program MBG, salah satunya membantu dapur MBG untuk bisa memenuhi standar higienitas dan bisa mendapatkan Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
"Program MBG ini juga memiliki multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan," katanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengemukakan pemerintah daerah setempat siap berkolaborasi agar MBG di Banyuwangi berjalan dengan aman dan lancar.
Menurut Ipuk, pemkab juga telah menggelar pelatihan keamanan pangan bagi petugas penjamah makanan (pengelola) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Saat ini jumlah petugas penjamah makanan yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebanyak 448 orang, sementara sudah 11 SPPG di Banyuwangi yang mendapatkan sertifikat SLHS," kata Ipuk.
Sampai saat ini di Banyuwangi terdapat 38 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 111.805 orang mulai dari pelajar TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren.
"Kami juga instruksikan puskesmas untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan MBG, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta penerbitan SLHS bagi SPPG yang telah memenuhi standar," kata Bupati Ipuk.
