Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni mengusulkan adanya dana operasional bagi guru untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.
Ia mengatakan guru selama ini tidak dilibatkan sama sekali dalam tata laksana MBG dan hanya sebagai petugas pembagi di kelas-kelas.
"Mereka tidak dilibatkan aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan MBG di sekolah," katanya di Surabaya, Selasa.
Ia mengatakan minimnya keterlibatan guru dalam program di sekolah ini disayangkan karena peran guru vital dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan dan edukasi gizi bagi siswa.
Menurut dia, pemilik dapur hanya mengantar dan mengambil makanan ke masing-masing sekolah. Sementara urusan menjaga kebersihan dan lain-lain ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami berharap pengelola dapur juga berkoordinasi aktif dengan kepala sekolah agar ada komunikasi yang bagus," katanya.
Ia mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengalokasikan tambahan anggaran operasional pendukung program MBG termasuk bagi guru-guru yang turut memastikan keberhasilan pelaksanaan di lapangan.
“Saya berharap dinas pendidikan juga mengalokasikan anggaran tambahan untuk operasional pendukung MBG ini. Karena biasanya jam istirahat guru bisa istirahat sejenak, tapi sekarang mereka ikut membersihkan sisa makanan di kelas," ucapnya.
Ia meyakini guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan tidak pamrih untuk mensukseskan program MBG. Tetapi pemerintah juga harus menghargai setiap tetesan keringat yang mereka keluarkan.
Keberhasilan MBG bukan sekadar soal penyaluran makanan, melainkan tentang membangun sistem yang mendukung hubungan fungsional antara peserta didik dan tenaga pendidik, serta membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.
"Upaya untuk mencerdaskan bangsa itu kan hubungan yang fungsional antara peserta didik dengan tenaga pendidik," katanya.
Ia mengaku, MBG adalah program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menjadi momentum penting dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Pelaksanaan program yang tengah berjalan ini masih banyak catatan. Salah satunya karena masih sentralistik. Tidak melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah," ujarnya.
