Gubernur Perintahkan Rapat Bersama Bahas Anggaran Pilgub

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memerintahkan rapat bersama antara eksekutif dengan legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk rapat bersama membahas anggaran Pilkada Jatim periode 2014-2019. "Harus segera dilakukan rapat bersama membahas masalah anggaran yang sampai saat ini masih buram. Apalagi persoalan ini merupakan hal yang sangat mendesak," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa. Menurut dia, rapat bersama dinilai sangat penting karena Pemilihan Gubernur Jatim yang dijadwalkan 29 Agustus 2013 sudah tidak lama lagi. Jika tidak sampai ketemu angka pasti maka dikhawatirkan mengganggu proses dan tahapan. Ia juga mengatakan, pertemuan antarinstansi ini tidak boleh tidak terlaksana karena sebagai penentuan anggaran untuk kesepakatan bersama. Sebab, diperkirakan anggaran pilkada mendatang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. "Nanti dipilih mana saja yang layak jadi prioritas, kemudian dimasukkan dalam anggaran. Kalau hanya sebatas pelengkap, jangan dulu. Nah, ini dapat dilakukan jika panitia anggaran bertemu dengan Bawaslu dan KPU," tutur gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut. Di samping itu, pemenuhan anggaran ini bisa dilakukan dengan cara menggeser anggaran yang ada di SKPD-SKPD. Kata Pakde, langkah ini tidak mengorbankan, tapi menunda program yang sudah ada. Bahkan jika dilakukan, bisa ditunda lewat perubahan anggaran keuangan. Seperti yang diketahui, dari usulan total anggaran Rp943 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Jatim satu putaran, hingga saat ini dana yang sudah dipastikan dapat masih Rp600 miliar. Sedangkan Rp343 miliar sisanya, tim anggaran masih belum punya gambaran pasti dananya akan diambilkan darimana. Padahal per 11 November 2012, APBD 2013 harus sudah digedok oleh DPRD Jatim. Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim Kartika Hidayati mengatakan, dengan mepetnya waktu pengesahan APBD 2013, dirinya pesimistis tambahan anggaran sebesar Rp343 miliar dapat direalisasikan tahun ini. "Jika tetap dipaksakan dengan mengepras anggaran di semua SKPD, anggarannya diperkirakan masih belum cukup untuk menutupi kekurangan maka kebijakan pengeprasan tersebut dipastikan sangat mengganggu layanan publik," kata politisi asal PKB itu.(*)