Bondowoso (ANTARA) - Meskipun tidak luput dari pro-kontra, Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diakui sebagai program yang bertujuan bagus untuk mengantarkan generasi muda berkualitas di masa depan.
Program MBG ini memang tidak langsung berjalan mulus, karena dalam praktiknya menghadapi ganjalan-ganjalan, seperti adanya anak-anak tidak menyukai rasa dari masakan yang disajikan, dan terakhir adanya kasus keracunan pada siswa yang mengonsumsi makanan secara gratis itu.
Mereka yang sejak awal tidak setuju, memilki "amunisi" baru untuk menyerukan agar program MBG ini dihentikan.
Tentu saja, pandangan untuk menghentikan program MBG ini juga bisa dikritisi bahwa kasus yang bersifat sporadis itu tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk membubarkan program yang di wilayah-wilayah tertentu dirasakan betul manfaatnya.
Untuk itu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan karena adanya kasus keracunan.
Pemerintah lebih memilih mengakomodasi pandangan mengenai perlunya evaluasi menyeluruh, sehingga program MBG yang bagus ini tetap dijalankan, dengan terus memperbaiki aspek-aspek yang belum sesuai prosedur dan harapan besarnya.
Spirit besar dari program MBG ini, yakni membantu meningkatkan gizi bagi anak-anak Indonesia, harus tetap dijaga dan terus dijalankan. Tentu dengan terus memperbaiki beberapa kasus yang membuat anak-anak sekolah harus dirawat di rumah sakit.
Evaluasi segera telah dilakukan oleh pemerintah dengan pemimpin sektornya adalah Badan Gizi Nasional (BGN). BGN telah menyampaikan sejumlah evaluasi terkait kasus yang sempat menyeret program MBG ini ke ranah perundungan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Wakil Kepala (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya keracunan pada anak-anak yang mengonsumsi makanan dalam program MBG.
Pemerintah juga menegaskan mengambil tanggung jawab penuh akibat dari keracunan makan dari program MBG ini dengan menanggung seluruh biaya pengobatan anak-anak yang menjadi korban, bahkan termasuk jika ada orang tua si anak juga menjadi korban karena ikut memakan jatah dari MBG.
Pemerintah, lewat BGN juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas peristiwa keracunan makanan yang dialami siswa setelah mengonsumsi makanan dari MBG.
Nanik Sudaryati Deyang juga menyampaikan hasil evaluasi, dengan kesimpulan sebesar 80 persen kejadian keracunan itu disebabkan karena tidak dipatuhinya standar operasional prosedur (SOP) pengolahan dan penyajian oleh mitra BGN maupun tim BGN, khususnya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Pemerintah mengakui juga mengenai pengawasan yang masih harus dimaksimalkan terhadap proses penyediaan makanan dalam program MBG ini.
Karena itu, ditegaskan bahwa ke depan, pemerintah tidak akan menoleransi mitra yang melakukan pelanggaran terhadap SOP yang berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak penerima MBG ini. Bahkan, mereka bisa terancam dengan proses hukum jika standar operasional itu tidak dijalankan dengan serius.
Pengawasan
Belajar dari kasus yang terjadi, maka pengawasan terhadap penyelenggara pengadaan menu MBG, yakni SPPG, menjadi hal yang sangat vital agar tidak ada lagi anak-anak calon penerus kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang keracunan.
Pemerintah kabupaten dan kota, dengan perangkat di bawahnya, harus mengambil peran maksimal dalam tugas mengawasi pelaksanaan MBG ini, termasuk institusi pusat di daerah, seperti Polri dan TNI. Sekolah, sebagai pengguna produk, juga harus mengambil inisiatif untuk mengawasi makanan sebelum diedarkan kepada para siswanya.
Dalam bahasa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pengawasan ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang harus diperkuat untuk menghasilkan produk MBG yang sesuai dengan harapan awalnya.
Tentu, koordinasi untuk pengawasan ini memerlukan komitmen pemimpin daerah dalam menjamin keselamatan warganya yang menerima bantuan makanan dari program MBG ini.
Jika pemerintah daerah tidak betul-betul menunjukkan komitmen pada pentingnya sinergi terkait program MBG ini, maka bukan hanya BGN yang menerima dampaknya. Pemimpin daerah akan menjadi tujuan pertama untuk diprotes jika ada anak-anak sekolah yang mengalami masalah terkait makanan dari program ini.
Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga diminta untuk ikut menunjukkan kepedulian terhadap pelaksanaan program MBG ini, dengan ikut mengawasi.
Bahkan, BGN telah menyampaikan saluran yang bisa dipilih oleh masyarakat jika menemukan indikasi penyimpangan dari SOP untuk penyediaan konsumsi dalam program MBG ini, yakni via laman BGN.lapor.go.id.
Hanya saja, penyediaan saluran pengaduan ini jangan dijadikan ajang untuk iseng karena tidak setuju dengan program MBG. Masyarakat tidak boleh menyampaikan pengaduan yang sifatnya hoaks. Jika pengaduan yang disampaikan itu hoaks, maka masyarakat bisa berhadapan dengan hukum.
Bagi pelaksana pengadaan MBG, kasus-kasus keracunan ini juga harus menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depan, mereka bekerja dengan profesional dan hati-hati menyiapkan produk makanan yang akan diberikan kepada siswa.
Para pelaksana pengadaan makanan harus berpegang teguh pada komitmen mulia program MBG ini, yakni untuk menyiapkan generasi muda yang kuat dan tangguh.
Berkaca pada kasus di beberapa daerah, mengerjakan "proyek" ini tidak bisa lagi hanya berorientasi pada target mencari untung semata.
Hanya mengejar keuntungan, dengan mengabaikan niat mulia untuk menyiapkan generasi muda berkualitas di masa depan, pada akhirnya akan merugikan diri pelaksana, misalnya kontraknya diputus oleh BGN sebagai pelaksana.
Berangkat dari pelajaran kasus keracunan siswa, BGN tentu tidak main-main dengan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap program MBG ini, termasuk terhadap pelaksana pengadaan makanan yang tidak menunjukkan komitmennya untuk menjaga kualitas dan keamanan produknya.
Politikus minta jatah
Mengenai pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengenai adanya politikus yang menghubungi dirinya dan meminta jatah untuk menjadi mitra pemilik dan pengelola dapur MBG, ini juga menjadi sinyal dan peringatan agar semua pihak, termasuk politikus, untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Pernyataan Nanik Sudaryati Deyang ini bukan sekadar pengumuman, melainkan peringatan keras kepada semua pihak agar program mulia MBG untuk masa depan anak-anak bangsa ini tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Politikus yang tidak hati-hati dengan sikapnya, termasuk dalam program MBG untuk kepentingan pribadi, lambat, namun pasti, akan merasakan dampaknya. Politikus itu akan "dihukum" oleh rakyat atas perbuatannya. Mari kita menjaga program ini terus berjalan untuk kebaikan anak-anak penerus masa depan.
