Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin tidak akan ada lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas kelangkaan yang dialami oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP.
“Stabil, jangan sampai terjadi (lonjakan harga),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui, di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Laode juga mengklarifikasi bahwa tidak ada kelangkaan bahan bakar meski SPBU swasta tidak mendapat lampu hijau untuk mengimpor BBM. Sebab, pengelola SPBU swasta dapat membeli BBM dari Pertamina.
Sebelum rapat dengan pengelola SPBU swasta, Laode sudah rapat dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan volume dan spek BBM yang dimiliki oleh Pertamina.
Oleh karena itu, ia menjamin Pertamina siap menyediakan BBM kepada pengelola SPBU swasta, baik dari segi volume dan spek.
“Makanya kami rapat dulu sama Pertamina sebelum mengundang SPBU swasta. Dijamin (kualitasnya sama),” kata Laode.
Laode menegaskan bahwa arahan ihwal impor BBM untuk 2025 sudah jelas, yakni tidak ada impor tambahan untuk pengelola SPBU swasta.
Arahan tersebut nantinya ditegaskan lewat surat yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), yang memerintahkan para pengelola SPBU untuk melakukan sinkronisasi.
“Nanti akan ada surat dari saya menyampaikan untuk sinkronisasi. Nanti, di sana (suratnya) ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” kata Laode.
Kementerian ESDM memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Laode menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertamanya menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM.
Sebagaimana yang dimandatkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode ingin menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan BBM swasta.
