Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur memastikan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) gratis menyusul adanya laporan pungutan liar pengurusan administrasi kependudukan di kota setempat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Senin mengatakan dirinya mengimbau seluruh ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak memungut biaya dari masyarakat terkait pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).
"Saya minta tolong pada semua RT, RW kalau ada yang mau mengurus KTP dan KK jangan sekali-sekali meminta uang," katanya di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya.
Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan pungli yang dilakukan salah satu oknum pegawai Kelurahan Kebraon dengan melibatkan ketua RT setempat.
"Peran RT dan RW adalah membantu warga, bukan membebani mereka dengan pungutan yang tidak perlu," katanya.
Ia mengatakan, semua yang terlibat dalam pemerintahan baik pegawai Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya, RT, RW, dan LPMK itu dipilih untuk membantu masyarakat.
"Jadi saya meminta untuk tidak melakukan tarikan apapun, kecuali hal itu adalah kebutuhan masyarakat sendiri," ujarnya.
Ia menginstruksikan seluruh camat di Surabaya untuk melakukan sosialisasi kepada RT dan RW di wilayah masing-masing.
"Para camat harus mengundang dan mengumpulkan RT dan RW, nanti sosialisasi itu saya minta untuk direkam, setelah itu di sebar luaskan ke semuanya. Maka tidak ada lagi permintaan itu," ujarnya.
Ia menegaskan pungutan hanya diperbolehkan jika terkait kewajiban bersama warga, seperti iuran sampah atau perbaikan saluran air, terutama bagi warga yang memiliki rumah namun tidak menempatinya. Tetapi, pungutan tidak dibenarkan untuk urusan seperti pengurusan KK atau KTP.
Ia mendorong masyarakat Surabaya untuk tidak takut melaporkan kasus pungli serta tidak ada alasan bagi warga untuk merasa dikucilkan karena melaporkan kebenaran.
"Saya minta tolong seluruh warga Kota Surabaya jangan pernah takut untuk menyampaikan hal yang seperti ini (kasus pungli), karena ada juga warga yang bilang, 'Pak, saya takut dikucilkan oleh warga.' Saya harap semuanya saling bergotong royong untuk mengungkapkan kebenaran," katanya.
