Ngawi, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, mendukung pembentukan koperasi masyarakat desa hutan (MDH) sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga tepian hutan di wilayahnya.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan tujuan pendirian koperasi MDH adalah meningkatkan perekonomian bagi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
"Koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Harapannya, bisa menjadi solusi atas kebutuhan permodalan masyarakat sekaligus mengurangi praktik rentenir," ujar Bupati Ony dalam kegiatan Penguatan Koperasi Masyarakat Desa Hutan sekaligus sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Lego Wetan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jatim, Rabu.
Menurutnya, koperasi juga sebagai wadah ekonomi kerakyatan berbasis lahan maupun nonlahan, mengingat lebih dari 80 persen masyarakat Ngawi menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, Koperasi MDH juga untuk mendukung upaya menjaga kelestarian hutan.
"Harapannya dengan adanya koperasi ke depan dapat menjadi sentra usaha yang ada di LMDH di Kabupaten Ngawi," katanya.
Ia mengatakan koperasi tidak hanya bermanfaat untuk simpan pinjam, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi penggerak usaha produktif lain. Melalui pembagian sisa hasil usaha (SHU), koperasi mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga.
"Nantinya, koperasi MDH bisa mengambil usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan, baik agroforestry maupun pemanfaatan jasa lingkungan," katanya.
Lebih lanjut, Bupati Ony berpesan masyarakat tetap menjaga kelestarian hutan dalam menjalankan kegiatan ekonomi kerakyatan. Penanaman tanaman pangan seperti jagung, ubi, atau kedelai harus diselingi dengan tanaman keras maupun buah-buahan untuk mencegah banjir dan menjaga resapan air.
Bupati juga memperkenalkan program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) dan Gema Parut (Gerakan Menanam di Pekarangan Rumah Tangga) sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.
Selain penguatan koperasi, Pemkab Ngawi juga mendorong masyarakat Desa Hutan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran Rp16.800 per bulan, masyarakat mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja serta santunan kematian.
Kegiatan Penguatan Koperasi Masyarakat Desa Hutan sekaligus sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan tersebut diikuti anggota sejumlah koperasi MDH dari Kecamatan Kasreman dan Bringin.
Pewarta: Louis Rika StevaniEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026