Surabaya (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi PKS Lilik Hendarwati menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Alhamdulillah Banggar sudah menyampaikan pendapat terkait P-APBD 2025. Dari hasil kesepakatan kita bersama, insyaAllah semuanya sepakat bahwa perubahan yang kita lakukan kita full kan untuk masyarakat,” ujar Lilik usai rapat paripurna pendapat Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Surabaya, Rabu.
Ia menjelaskan kondisi ekonomi saat ini menuntut agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif sehingga beberapa kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak dialihkan pendanaannya ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah Jatim tercatat naik Rp91,18 miliar menjadi Rp28,53 triliun meskipun transfer dari pemerintah pusat turun Rp192,31 miliar.
Sementara belanja daerah meningkat Rp2,71 triliun menjadi Rp32,93 triliun sehingga defisit melebar menjadi Rp4,39 triliun.
Banggar juga memberikan sejumlah catatan strategis di antaranya memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk optimalisasi pajak daerah, memaksimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif, serta mengendalikan belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari total belanja.
Selain itu, percepatan belanja modal produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan fasilitas masyarakat lainnya dinilai perlu agar mampu memberi efek berganda bagi perekonomian Jawa Timur.
Lilik menegaskan Fraksinya konsisten mendorong agar penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp4,7 triliun diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“InsyaAllah dengan pergeseran dan penguatan ini, APBD kita lebih tepat sasaran. Pada akhirnya yang merasakan manfaat langsung adalah masyarakat Jawa Timur,” ucap legislator asal PKS itu.
