Madiun (ANTARA) - PT KAI (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan menandatangani nota kesepahaman dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian dan pengelolaan aset.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Vice President Daop 7 Madiun Suharjono bersama Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis.
"Ini merupakan langkah awal menuju kolaborasi strategis antara KAI Daop 7 Madiun dengan Pemkab Magetan, khususnya dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian dan pengelolaan aset," ujar Manajer Humas Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul dalam keterangan yang diterima di Madiun.
Zainul menjelaskan bahwa ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan aset, peningkatan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian, serta dukungan terhadap proses perizinan yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan perkeretaapian dan pengelolaan aset di Kabupaten Magetan.
Kesepakatan ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan transportasi publik yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat Magetan.
"Selain itu, keberadaan Stasiun Magetan menjadi sangat vital, juga bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang banyak menggunakannya untuk kebutuhan transportasi," kata Zainul.
Melalui kerja sama tersebut, lanjutnya, kedua belah pihak diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Kerja sama atau MoU tersebut akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan program-program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Semoga kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta kemajuan daerah," katanya.
Pihaknya menambahkan bahwa MoU tersebut juga menandai komitmen bersama untuk menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih luas antara BUMN dan pemerintah daerah demi menciptakan tata ruang yang tertib, pelayanan transportasi publik yang andal, serta pembangunan kawasan yang inklusif.
