Wali Kota Mojokerto apresiasi sinergisitas BPJS Kesehatan-badan usaha

Kota Mojokerto (ANTARA) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengapresiasi sinergisitas yang terjalin antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan badan usaha dalam mewujudkan layanan kesehatan bagi seluruh warga.

"Kami apresiasi tinggi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh badan usaha atas kontribusi nyata mereka dalam mendukung sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya di sela gathering badan usaha yang mengusung tema "Kepatuhan Badan Usaha sebagai Pilar Jaminan Sosial yang Berkelanjutan" di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin.

Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto mengatakan jika Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2018.

"Capaian ini menandakan bahwa seluruh penduduk Kota Mojokerto telah terjamin dalam kepesertaan program JKN, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara menyeluruh," tuturnya.

Ia menjelaskan mayoritas peserta JKN di Kota Mojokerto dibiayai melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yaitu premi yang dibayarkan oleh pemerintah kota melalui APBD.

Ia mengatakan, sekitar 43 persen dari total peserta BPJS di Kota Mojokerto berasal dari kelompok PBID yang merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian, Ning Ita juga menyampaikan badan usaha juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan karena badan usaha memiliki peran strategis dalam menjamin kesehatan para pekerjanya dan secara tidak langsung berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

"Kontribusi badan usaha dalam memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bukan hanya soal kepatuhan tapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan," tuturnya.

Ning Ita juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan BPJS Kesehatan sebagai leading sector dalam pengelolaan jaminan sosial kesehatan nasional.

"Harapan kami, sinergi dan kolaborasi yang sudah terbentuk ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Karena keberhasilan jaminan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera," katanya.