Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang melakukan audiensi/pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melaksanakan audiensi dengan KPK di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu.
"Audiensi itu menjadi wadah strategis untuk mendalami upaya pencegahan penyimpangan tata kelola dan memperkuat integritas kelembagaan," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang.
Menurutnya, kunjungan ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip kejujuran dan tanggung jawab publik.
"Kami hadir untuk memperkuat koordinasi dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang sehat dan transparan. Itu bagian dari upaya bersama antara eksekutif dan legislatif, serta masyarakat Lumajang, dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan KPK dalam mendampingi proses perencanaan hingga penganggaran APBD telah memberikan banyak masukan konstruktif sekaligus menjadi langkah mitigasi dini dalam mencegah terjadinya kekeliruan administratif.
"Alhamdulillah sejak awal kami mendapatkan pendampingan dari KPK. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk terus memperbaiki proses pemerintahan," katanya.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjadi bagian dari ikhtiar Pemkab Lumajang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam suasana audiensi yang berlangsung konstruktif dan terbuka, ditekankan pula pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses pembangunan daerah yang berintegritas.
"Langkah proaktif itu diharapkan dapat menjadi contoh semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan, menjadikan Kabupaten Lumajang sebagai wilayah yang adaptif terhadap nilai-nilai tata kelola pemerintahan modern, partisipatif, dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik," katanya.
Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma, unsur pimpinan DPRD Lumajang, dan jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait ikut mendampingi Bunda Indah dalam audiensi bersama KPK tersebut.
