Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Indonesia berpotensi menarik devisa hingga 8 miliar dolar AS per tahun dari transaksi digital jamaah haji dan umrah melalui sistem pembayaran QRIS.
Airlangga menjelaskan kontribusi jamaah Indonesia ke Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mencapai sekitar 8 miliar dolar AS per tahun. Potensi ekonomi itu bisa dimanfaatkan kembali ke dalam negeri jika transaksi dilakukan menggunakan sistem QRIS yang terhubung antara Bank Indonesia (BI) dan otoritas moneter Arab Saudi.
“Kalau kita siapkan akomodasinya di sana, maka untuk 8 billion (dolar AS) ini sebagian bisa kita tarik pulang lagi ke Indonesia kalau misalnya kita menggunakan QRIS nya BI dengan Bank Central-nya Saudi sehingga jamaah umrah dan haji bayarnya pakai QRIS saja. Jadi, uangnya balik lagi ke Indonesia,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.
Airlangga menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi syariah nasional, khususnya dalam pengembangan industri halal dan integrasi sistem keuangan digital lintas negara.
Sebab, sektor halal merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang terus didorong secara inklusif.
Menurut dia, regulasi produk halal di Indonesia termasuk paling komprehensif di dunia, dengan kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam undang-undang.
“Hal ini menjadikan Indonesia dipercaya sebagai mitra dagang halal oleh negara-negara seperti Brunei Darussalam, Jepang dan Korea Selatan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sektor makanan dan minuman halal telah menyumbang hampir 40 persen dari total aktivitas ekonomi nasional.
Pemerintah pun terus mendorong peran UMKM dalam ekosistem halal dengan mempermudah proses sertifikasi, termasuk melalui pendekatan deklarasi mandiri secara gratis.
Airlangga menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai hampir 246 juta jiwa dan kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 46,71 persen, potensi tersebut dinilai sangat besar.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyinggung inovasi seperti pendirian bank emas atau bullion bank yang berbasis syariah sebagai instrumen penyimpanan nilai yang aman di tengah ketidakpastian global.
Menurut Menko Airlangga, emas terbukti menjadi aset yang stabil dalam setiap krisis dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyimpan nilai.
“Bank emas ini syariah compliant banget. Kenapa kita mau bangun Pegadaian? Saya lihat emas itu dalam beberapa tahun terakhir dalam setiap krisis ternyata naik. Jadi bukan DPK, Dana Pihak Ketiga dikembangkan, tapi emas yang ditaruh di Pegadaian itu naik,” jelasnya.
Selain itu di sisi hilirisasi, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengolahan mineral strategis seperti tembaga dan emas untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan membangun kemandirian industri.
Dirinya menyampaikan bahwa Freeport Indonesia kini mampu memproduksi sekitar 70 ton emas per tahun, dan capaian ini dinilai dapat melampaui cadangan emas di beberapa negara tetangga.
Pemerintah memandang pentingnya mengelola emas sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko ekonomi dan penguatan sistem keuangan nasional berbasis aset riil.
